Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan: KPK Dibutuhkan 5 Tahun Lagi

Kompas.com - 06/03/2014, 09:34 WIB


MAKASSAR, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Dahlan Iskan menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi hanya lembaga sementara. Hanya, menurut dia, keberadaan dan fungsi KPK masih dibutuhkan di Indonesia hingga lima tahun lagi.

"KPK memang lembaga sementara, tetapi dalam lima tahun ke depan Indonesia masih membutuhkan KPK seperti sekarang ini," kata Dahlan dalam Debat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Makassar, Rabu (5/3/2014) malam, seperti dikutip dari Antara.

Dahlan manyampaikan rasa hormat atas kinerja KPK selama ini. Ia menilai bahwa penindakan KPK selalu berdasarkan pada bukti penerimaan aliran dana kepada para koruptor.

"KPK selama ini tidak memperkarakan orang yang tidak terima uang, bukan persoalan hanya kesalahan administrasi. Artinya KPK memang menindak orang yang terima uang," ujarnya.

Dahlan mengatakan, langkah tersebut tepat sebab banyak juga pengelola pemerintahan yang kurang baik dalam menyelenggarakan administrasi, tetapi tidak menerima aliran dana atau melakukan tindak korupsi.

"Demikian juga sebaliknya, banyak orang yang administrasinya baik, tetapi dia korup, dia terima uang haram," kata Menteri BUMN itu.

Dahlan meyakini bahwa tindakan korupsi sebetulnya cenderung dilakukan bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan kerakusan. "Korupsi itu sifat rakus dasarnya, bukan karena miskin. Oleh karena itu, saya setuju kalau koruptor dimiskinkan semiskin-miskinnya," ujar dia.

Sementara itu, salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat lain, Sinyo Harry Sarundajang, mengatakan bahwa Indonesia saat ini belum mampu membangun sistem yang efektif mencegah aparat tidak korupsi atau menerima suap.

"Belum mampu Indonesia membangun sistem efektif untuk mencegah aparat tidak korupsi atau menerima suap dan sebagainya. Itu yang harus kita pecahkan," ujar Sinyo, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara itu.

Ia juga menyarankan agar sikap antikorupsi harus dipupuk sejak usia dini sebagai langkah pencegahan tindakan pidana tersebut pada kemudian hari.

Penindakan dan pencegahan korupsi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat antara 11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat di Makassar.

Dahlan dan Sinyo tergabung dalam debat sesi kedua bersama Ali Masykur Musa, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, dan Hayono Isman. Sementara di sesi pertama menampilkan debat antara Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, dan Marzuki Alie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com