Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, DPR Pertemukan Gamawan, Soekarwo, dan Risma

Kompas.com - 26/02/2014, 09:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertemukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (26/2/2014). Pertemuan itu untuk menindaklanjuti pengaduan Risma kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, beberapa waktu lalu.

"Iya, jadi. Nanti malam pukul 19.00 di Komisi II," ujar Wakil Ketua Komisi II Khatibul Umam Wiranu, saat dihubungi pada hari Rabu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menuturkan, DPR juga mengundang para ketua fraksi di DPRD Surabaya serta panitia pemilihan (panlih) wakil wali kota untuk Surabaya. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas protes Risma dan sejumlah anggota panlih yang menyatakan bahwa proses pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana tidak sesuai prosedur. Priyo menampik bahwa pemanggilan ini dilakukan karena dia memiliki kepentingan.

"Ada pengaduan masyarakat, dan saya punya kewenangan. Solusinya, mediasi agar semua persoalan menjadi penting. Beliau (Risma) menyampaikan itu secara terbuka. Apakah itu harus kita diamkan?" ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Priyo, perlu ada solusi yang diambil karena persoalan Risma sudah menjadi perhatian nasional, sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Priyo berkeinginan agar Risma mengurungkan niatnya untuk mundur dari posisi Wali Kota Surabaya. Priyo menuturkan, pihaknya tak berwenang memutuskan pemilihan ulang. Oleh karena itu, solusi atas hal itu akan bergantung pada pertemuan kali ini.

"Ini persoalannya sederhana. Kok jadi ribut. (Saya menunjukkan) simpati, kok. Jangan dimarahin. Biarkan saya mengulurkan tangan," ucap Priyo.

Akan tetapi, rencana pembahasan persoalan Risma di DPR ini mendapat tentangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengaku tidak setuju jika masalah Pemkot Surabaya dibahas di DPR. Menurut Arif, usulan itu terlalu berlebihan dan kental nuansa politik.

"Saya tidak setuju. Enggak ada urgensinya. Kalau begini terus, bisa jadi preseden," kata Arif.

Seperti diberitakan, Risma mengaku sempat ingin mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena hubungannya tidak harmonis dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Risma menilai, proses pemilihan Wisnu tidak sesuai prosedur. Hal itu disampaikan Risma kepada pimpinan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com