Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Penggantian Logistik Rusak Pakai Anggaran Sisa

Kompas.com - 24/02/2014, 16:47 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan belum ada rencana meminta tambahan anggaran untuk mengganti kotak suara Pemilu 2014 yang rusak akibat bencana. Kotak suara diganti menggunakan anggaran yang tersisa dari pengadaan logistik sebelumnya.

"Kan saat KPU provinsi mengadakan kotak suara, tidak semua anggaran terpakai. Ternyata perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah dari yang diperkirakan. Nah, sisa anggaran itulah yang kemudian digunakan untuk mengadakan logistik pengganti yang rusak," ujar Komisioner KPU Arief Budiman saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).

Ia mengatakan, jika anggaran logistik yang dimiliki KPU provinsi yang bersangkutan belum mencukupi untuk menutupi kekurangan logistik di kabupaten/kota, maka penggantian akan menggunakan anggaran KPU. Menurutnya, KPU sebelumnya telah melakukan efisiensi anggaran saat pengadaan surat suara, tinta sidik jari, dan template surat suara.

"Saat itu, KPU menghemat sampai Rp 4 miliar lebih. Anggaran itu bisa digunakan untuk mengganti logistik yang rusak di daerah," kata mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Dia sampaikan, jika anggaran itu masih belum juga mencukupi, baru KPU mengajukan anggaran baru untuk pengadaan logistik kepada pemerintah. "Tapi, sampai hari ini, belum ada rencana minta pemerintah. Yang ada saat ini masih cukup," kata Arief.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 230 kotak suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara pemilu legislatif di Kabupaten Malang, Jawa Timur, rusak karena abu vulkanis letusan Gunung Kelud. Kotak-kotak suara itu ada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Selain ratusan kotak suara, abu vulkanik juga merusak 18 lokasi TPS di kecamatan tersebut.  Begitu pula halnya dengan logistik milik KPU Kota Manado. Seluruh kotak suara dan bilik suara di kota itu hilang tersapu banjir bandang Januari 2014 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com