Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Alasan Pengadaan Bus Transjakarta Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 24/02/2014, 13:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Warga yang tergabung dalam Forum Warga Kota (Fakta) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/2/2014) siang. Mereka melaporkan indikasi kecurangan dalam pengadaan bus transjakarta tahun 2013.

"Hari ini kita masukkan laporan resmi ke KPK dan menyerahkan bukti dan informasi yang didapat oleh forum ini," kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan seusai menyerahkan laporannya kepada KPK.

Tigor menjelaskan, ada empat alasan yang melatarbelakangi kecurigaan mereka. Pertama, bus transjakarta baru terlihat seperti bus bekas karena banyak bagian yang berkarat. Kedua, serah terima barang juga tidak dilakukan secara sah.

Ketiga, pemenang hanya cenderung mengarah ke satu pabrikan. Terakhir, spesifikasi tabung BBG tidak sesuai dengan rekomendasi BPPT.

Dari empat hal tersebut, pihaknya menemukan terdapat indikasi permainan antara PT San Abadi, selaku agen pemegang merek (APM) bus ANKAI di Indonesia, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain itu, kata dia, ada dugaan campur tangan dari mantan pegawai PT Mekar Jaya Abadi (pemegang merek New Armada) yang sudah jadi terpidana dalam pengadaan bus transjakarta tahun 2004.

"Bukti yang diserahkan ada foto dan macam-macam, seperti dokumen. Juga ada informasi saksi yang berkaitan, yakni dia (saksi) dikalahkan secara semena-mena karena ada arah pemenangan pada perusahaan tertentu," ujarnya.

Dia mengatakan, indikasi kerugian negara dalam pengadaan bus ini ialah Rp 3,8 miliar. Selain itu, menurutnya, terdapat juga kerugian nonmateri, berupa keselamatan warga Kota Jakarta yang menggunakan transjakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com