Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Enggan Komentari Konflik Wali Kota Padang dan Gubernur Sumbar

Kompas.com - 20/02/2014, 16:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi enggan berkomentar soal sikap Wali Kota Padang Fauzi Bahar yang mencaci maki Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Gamawan hanya berpesan untuk semua kepala daerah di Indonesia untuk tetap bisa memisahkan antara kepentingan partai dengan kepentingan pemerintahan.

"Saya enggak mau komentar soal itu. Nanti subyektif. Nanti PKS marah," seloroh Gamawan saat dijumpai di kantor Wakil Presiden, Kamis (20/2/2014).

Gamawan mengatakan saat seseorang terpilih sebagai kepala daerah, maka seharusnya loyalitas kepartaian dihilangkan.

"Prinsip ini yang saya kira perlu dilakukan. Tidak boleh mencampurkan kepentingan partai dengan pemerintahan," ucap mantan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Solok ini.

Sebelumnya, sebuah video berisi pidato terakhir Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, marah-marah beredar di YouTube. Dalam video berdurasi 3 menit 31 detik, Wali Kota mengritik Gubernur Provinsi Sumatera Barat dianggap menjadikan kantor gubernur sebagai kantor partai politik.

"Jangan dijadikan kantor gubernur itu kantornya partai, PKS. Enggak boleh, enggak boleh. Harus gubernur adalah gubernurnya yang dipilih kita bersama. Harus Gubernur Provinsi Sumatera Barat," kata Fauzi.

Dalam video itu, Fauzi juga mengkritik pendemo yang dianggap suruhan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Fauzi menuding pendemo sebelumnya berkumpul di kantor Gubernur Sumatera Barat, lalu memakai mobil berbendera PKS dan berdemo ke kantor Wali Kota Padang. Wali Kota Padang juga mengucapkan kata-kata penolakan Kota Padang dipimpin orang dari PKS.

"Sampaikan kepada sanak saudara semuanya, kalau PKS jadi lagi, kacau negeri ini," ucapnya.

Dia juga terlihat menggerutu sambil mengucapkan kata-kata kasar saat turun dari panggung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com