Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Gelar Rapimnas Khusus Usai Pileg, Golkar Masih Mungkin Evaluasi Pencapresan Ical

Kompas.com - 20/02/2014, 06:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu evaluasi pengusungan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kembali bergulir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bidang Hukum dan HAM Muladi mengungkapkan partainya berencana melaksanakan rapat pimpinan khusus (rapimnasus) setelah pelaksanaan pemilihan legislatif untuk mengevaluasi kinerja Ical.

Jika Golkar gagal meraih target sebagai pemenang Pemilu, nasib pencalonan Ical sebagai Presiden akan terancam. "Setelah Pileg akan ada rapimnas khusus apakah akan bertahan pada Ical atau tidak. Kalau Golkar nomor satu tidak ada alasan ganti Ical. Rapimnas ini khusus mengenai pemilu, evaluasi," ujar Muladi di Kompleks Parlemen, Kamis (20/2/2014).

Menurut Muladi, kritik atas pencalonan Ical yang berasal di internal tidak memiliki kekuatan apa pun. Pengevaluasian Ical, lanjutnya, harus menjadi keputusan partai. Sehingga, forum Rapimnasus Golkar sesudah pileg akan sangat menentukan. "Kalau harus mengganti pak Ical ya keputusan partai, bukan keputusan sendiri-sendiri," ujarnya.

Menurut mantan Menteri Kehakiman di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, protes internal terhadap pencalonan Ical sebenarnya memiliki banyak motif. Tanpa menyebutkan identitas pemrotes itu, Muladi menuturkan mereka ada yang mengincar posisi Ketua Umum Partai Golkar dan juga Wakil Presiden.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar bidang Kepemudaan Yorris Raweyai mengkritik cara kampanye yang dilakukan tim pemenangan Ical. Kampanye Ical melalui iklan yang gencar dianggap masih belum efektif sehingga elektabilitas Ical selalu berada di bawah Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Yorris pun mengkritik tim pemenangan Ical yang tak melibatkan elemen partai dalam menyosialisasikan Ical sebagai capres. Isu pengevaluasian Ical ini sebenarnya sudah mulai disampaikan pada 2013.

Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap Ical karena elektabilitas Ical tidak sinergis dengan elektabilitas partai. Semenjak itu, kubu yang kontra dengan Ical mulai menyuarakan rapimnas khusus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com