Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Instruksikan Operasi Perbaikan Semua Jalan Rusak

Kompas.com - 07/02/2014, 14:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan operasi tanggap darurat secara terpadu di semua daerah yang jalannya rusak parah akibat banjir. Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dibantu Tentara Nasional Indonesia untuk mempercepat perbaikan jalan dalam rangka tanggap darurat ini.

"Operasi tanggap darurat akan kami lakukan terpadu di semua daerah yang kerusakannya parah. PU (Pekerjaan Umum) mengemban tugas ini dengan harapan percepatan dan peningkatan efektivitas," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2/2014), seusai menggelar rapat kabinet terbatas.

Presiden juga berpesan kepada kepala daerah agar turun ke lapangan serta menyiapkan anggaran untuk membantu penyelesaian perbaikan jalan. Operasi tanggap darurat ini, katanya, dilakukan pemerintah sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan jalan permanen.

Kemungkinan akhir Maret, atau setelah musim hujan berakhir, pemerintah baru melakukan perbaikan secara permanen. Sejauh ini, Presiden mengaku telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengenai peta kerusakan jalan di sejumlah provinsi.

Di samping itu, Presiden telah meninjau langsung kondisi jalan rusak di Pantura dalam kunjungan kerjanya beberapa hari lalu. "Saya juga melakukan peninjauan kondisi langsung, melihat lubang yang bisa mengancam keselamatan para pengguna jalan. Di samping itu, saya menerima syarat rekomendasi dari kepala daerah dan masyarakat luas melalui media sosial," tutur Presiden.

Presiden lalu berpesan kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati karena perbaikan di Jalan Pantura belum selesai. Sebelumnya, Presiden juga meminta Djoko menambah alokasi anggaran untuk perbaikan ruas Jalan Pantura yang rusak karena banjir. Dengan demikian, diharapkan proses perbaikan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com