Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Koalisi Demokrat-PDI-P Tak Akan Terjadi karena Luka Masa Lalu

Kompas.com - 05/02/2014, 16:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Jaya Baya Lely Arianie mengatakan, koalisi Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan dalam pemerintahan selanjutnya kemungkinan besar tidak akan terjadi. Alasannya, luka masa lalu antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat Pilpres 2004 yang masih akan menghadang koalisi.

Lely mengatakan, Megawati dan SBY memiliki sejarah politik yang kurang harmonis, tepatnya ketika SBY memutuskan mundur sebagai Menkopolhukam di pemerintahan Megawati untuk mendirikan Demokrat dan maju sebagai calon presiden.

"Di balik sikap Mega yang diam, irit bicara, tapi itu cukup menceritakan semuanya," kata Leli saat dihubungi, Rabu (5/2/2014).

Dengan pertimbangan tersebut, Lely menilai PDI Perjuangan akan lebih terbuka membuka pintu koalisi untuk partai lain. Salah satu partai yang dianggapnya cocok berkoalisi dengan PDI Perjuangan jika dilihat dari sisi historis dan visi, yakni Partai Golkar.

"Meski tak ada musuh abadi dalam politik, tapi saya yakin Mega akan konsisten dengan pendiriannya," ujar Lely.

Seperti diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan partainya akan lebih senang jika berkoalisi dengan PDI Perjuangan di 2014. Menurutnya, komando di PDI Perjuangan lebih jelas ketimbang partai lain yang saat ini berkoalisi dengan Demokrat.

Pohan menjelaskan, PDI Perjuangan patuh pada semua instruksi Ketua Umumnya. Hal itu berbanding terbalik dengan PKS yang saat ini berkoalisi tapi justru sering menentang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Pohan menyebut koalisi bisa dilakukan lantaran hubungan SBY-Mega cukup harmonis.

Seperti diketahui, hubungan SBY-Megawati dinilai tak harmonis sejak saling berhadapan pada Pemilu Presiden 2004. Sejak SBY menjadi presiden tahun 2004, Megawati nyaris tak pernah hadir dalam acara kenegaraan di Istana. Setiap peringatan HUT RI, Megawati memilih memperingatinya di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com