Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 4 Parpol Terancam Tak Lolos ke Parlemen

Kompas.com - 02/02/2014, 18:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), empat partai politik peserta Pemilu 2014 terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen. Keempat partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut hasil survei LSI, elektabilitas PKS hanya 2,2 persen, Nasdem 2 persen, PBB 0,7 persen, dan PKPI 0,5 persen. Menurut LSI, survei itu dilakukan pada 6 Januari hingga 16 Januari 2014 dengan jumlah responden 1200 orang. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Meski demikian, LSI mengaku ada tingkat kesalahan surveinya lebih kurang 2,9 persen. Selain itu, masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan, yakni mencapai 30,1 persen.

Namun, menurut peneliti LSI Adjie Alfarab, jika suara mereka yang belum menentukan pilihan dibagi secara proporsional ke 12 partai politik, maka hasilnya keempat partai tersebut juga tetap tidak lolos ke Parlemen. PKS hanya akan mendapatkan 3,15 persen, Nasdem 2,86 persen, PBB 1 persen, dan PKPI 0,72 persen.

Adjie menambahkan, jika bekerja keras, PKS dan Nasdem kemungkinan besar bisa melawati ambang batas Parlemen. PKS dinilai sebagai partai yang memiliki soliditas organisasi dan militansi kader yang kuat. Adapun Nasdem ditopang oleh pendanaan dan akses media yang besar. Jika kelebihan tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing partai, maka ada harapan mereka lolos ke Parlemen.

"Meskipun waktu penyelenggaraan Pileg tinggal kurang lebih menyisakan dua bulan lagi, tapi masih ada harapan," ujar Adjie saat merilis hasil survei di Kantor LSI, di Jakarta, Minggu (2/2/2014) siang.

Namun, bagi PBB dan PKPI, menurut Adjie, sangat berat untuk lolos ke Parlemen periode 2014-2019. Selain perolehan suara yang masih jauh dari ambang batas, kedua partai ini dinilai tidak mempunyai modal yang cukup untuk menaikkan suara dalam waktu singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com