Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skenario Pilpres PDI-P: Mega-Jokowi atau Jokowi Capres

Kompas.com - 29/01/2014, 18:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membahas skenario calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam skenario bakal capres PDI-P.

Pembahasan pencapresan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) ke-III di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo yang membuka rapat mengungkapkan beberapa skenario yang bakal mereka jalankan dalam Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres.

"Nama di internal yang selalu muncul dalam berbagai survei pilpres, siapa lagi kecuali Jokowi dan Bu Megawati," ungkap Tjahjo.

Skenario kedua, tambah dia, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi.

"Nah sekarang kalau koalisi, Jokowi pasangannya siapa, itu yang akan dipikir," lanjut Tjahjo.

Kedua skenario itu, lanjut Tjahjo, sangat bergantung pada hasil pileg. Oleh karena itu, untuk bisa menentukan capres ataupun cawapres, PDI-P masih menunggu hingga proses pileg selesai.

Dalam UU Pilpres, persyaratan ambang batas presiden ialah 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Tjahjo menambahkan, jika mesti berkoalisi, pihaknya ingin berkoalisi dengan partai yang mempunyai visi dan misi serupa dengan PDI-P. Oleh karena itu, PDI-P telah menjalin komunikasi dengan beberapa pimpinan partai.

"Kita sudah bertemu dengan Nasdem. Bu Mega berdialog intensif dengan Yusril (Izha Mahendra, Ketua Dewan Syuro PBB) sebelum keputusan MK (uji materi UU Pilpres), lalu Pak Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), kemudian Pak Hatta (Ketua Umum PAN), juga dengan Pak Suryadharma (Ketua Umum PPP)," pungkas Tjahjo.

Seperti diberitakan, selama ini PDI-P belum secara terbuka mengungkap bakal capres yang akan diusung. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat untuk menetapkan capres-cawapres menyebut pihaknya akan menetapkan capres setelah pileg.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas. Jokowi tak pernah mau mengomentari soal pencapresan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com