Pengamat: Pilkada Serentak Perlu Proyek Percontohan

"Saya mengusulkan, jangan serentak dari Sabang sampai Merauke, tapi di satu provinsi untuk kabupaten/kota dan gubernur langsung. Misalnya, di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota plus gubernur, berarti 39 pilkada itu bareng. Test case itu. Harus ada pilot project dulu. jangan lompat-lompat," ujar Siti usai "Diskusi Pemilu Serentak Versi MK dan Nasib Pilkada" di Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2014).

Dia menuturkan, pilkada serentak di 34 provinsi tidak dapat serta merta diselenggerakan. Sebaiknya, kata dia, pilkada serentak diselenggarakan satu per satu setiap provinsi saja dulu. "Kemudian baru diserentakkan bareng. Kan nanti bakar-bakaran (efek pilkada) bareng di 580 kabupetan/kota," kata Siti. 

Menurut dia, pelaksaan pilkada serentak harus didasari oleh payung hukum yang jelas. Pasalnya, sekali pun pelaksanaan pilkada diatur UU No 32 tahun 2004, tetap saja ada beberapa pasal yang harus direvisi dan disesuaikan dengan putusan MK tentang pemili serentak. "Payung hukumnya lewat political engineering, yaitu lewat revisi undang-undang pilkada. Di dalamnya nanti mulai disebutkan provinsi bisa melakukan pilkada serentak. Pada selanjutnya dilakukan serentak secara nasional di tingkat lokal."