Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Logistik Pemilu Jayapura Ternyata Dijual Pemilik Gudang

Kompas.com - 06/01/2014, 23:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Logistik Pemilu 2014 yang dikabarkan hilang dari gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayapura, Papua ternyata dijual. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan KPU.

"Itu KPU Jayapura belum membayar sewa gudang setahun. Jadi itu (logistik) oleh pemilik gudang dijual," ujar Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2014).

Dia mengatakan, saat ini kasus penjualan logistik itu tengah ditangani oleh kepolisian setempat. Menurutnya, pihak kepolisian akan menentukan apa ada unsur pidana dalam hal itu. Soal alasan KPU Jayapura belum membayar sewa gedung, Boradi mengatakan, hal itu karena tidak ada anggaran penyewaan gudang.

Boradi mengatakan, pihaknya belum memperhitungkan jumlah kerugian yang ditanggung KPU Jayapura akibat penjualan itu. Yang pasti, kata dia, kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah.

Setelah hilangnya belasan ribu logistik pemilu di Kota Medan, KPU kembali dipusingkan oleh hilangnya logistik pemilu di Jayapura dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Arief mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kehilangan tersebut dengan berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota setempat.

Sebelumnya, KPU Medan mengungkapkan 8.000 unit kotak suara dan 9.000 unit bilik suara yang disimpan di gudang raib. Pegawai KPU Medan mengetahui kehilangan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB, Senin (30/12/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com