Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Luncurkan Sistem Informasi Logistik

Kompas.com - 24/12/2013, 14:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu 2014, Selasa (24/12/2013), di Gedung KPU, Jakarta. Sistem tersebut digunakan untuk memantau proses produksi dan distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara.

"Kami ingin memastikan pengelolaan logistik Pemilu 2014 secara jumlah harus tepat, mutunya harus tepat, tujuannya harus tepat, sasarannya harus tepat dan harganya harus tepat. Itu bisa didukung dengan data dan informasi yang akurat," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Kantor KPU, Selasa (24/12/2013).

Husni mengatakan, Silog didesain agar terintegrasi dengan situs KPU, yaitu kpu.go.id. Dengan demikian, ujarnya, setiap kemajuan proses produksi dan distribusi kelengkapan pemilu dapat dipantau publik. Ia memaparkan, dalam simulasi Silog, publik juga mengetahui sebaran logistik mulai dari surat suara berdasar kebutuhan sesuai jumlah DPT plus dua persen, kebutuhan tinta, segel, formulir, kotak suara, plus jalur distribusi logistiknya.

Ia mengungkapkan, untuk mengoptimalkan perkembangan data logistik, dibentuk Satuan Kerja Silog tingkat KPU provinsi, kabupaten/kota.
 
Satuan kerja itu, jelas Husni, akan bertanggung jawab dalam mengunggah data logistik pemilu untuk bisa dilihat publik.

"Saya berharap pengelolaan Silog di KPU provinsi, kabupaten/kota, senantiasa ditindaklanjuti baik menyangkut data-datanya, maupun informasi lainnya. Sehingga datanya terus menunjukkan progres dan perkembangan yang dibutuhkan dalam proses evaluasi dan kebijakan selanjutnya," tambah Husni.

Ke depannya, Silog yang terintegrasi dalam situs resmi KPU, dapat dilihat oleh publik. Dalam simulasi Silog, publik juga mengetahui sebaran logistik mulai dari surat suara berdasar kebutuhan sesuai jumlah DPT plus dua persen, kebutuhan tinta, segel, formulir, kotak suara, plus jalur distribusi logistiknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com