Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Natal dan Tahun Baru, Pasukan Siaga

Kompas.com - 22/12/2013, 09:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan pihaknya telah siap mengamankan Hari Raya Natal dan pergantian tahun baru. Semua pasukannya dikondisikan dalam posisi siaga. Moeldoko menuturkan, dirinya telah menggelar apel bersama Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama Kapolri, dan beberapa Kapolda lainnya.

"Semua pada posisi siaga, dalam arti setiap saat diperlukan siap digunakan," kata Moeldoko, seusai mengikuti kegiatan jalan santai di peringatan Hari Ibu, di Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/12/2013).

Ia mengatakan, sekitar 6.900 personel TNI disiagakan di sejumlah tempat di Indonesia. Tempat-tampat yang menjadi prioritas adalah tempat peribadatan. Sesuai masukan dari Kapolda Metro Jaya, kata Moeldoko, ada sekitar 16 titik yang menjadi perhatian utama terkait pengamanan di akhir tahun. Namun Moeldoko tak menyampaikan secara rinci 16 titik tersebut.

"Ada titik rawan, ada 16 titik yang perlu diwaspadai, di situ kita beri atensi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Sutarman juga menjamin keamanan masyarakat jelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun baru. Lebih dari 80.000 personel kepolisian diterjunkan untuk menjamin keamanan melalui Operasi Lilin 2013.

Dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Sutarman menyampaikan bahwa sedikitnya 944 personel dari Mabes Polri diterjunkan dalam Operasi Lilin. Jumlah tersebut akan diperkuat oleh sekitar 86.000 personel dari seluruh jajaran polda.

Untuk menjamin keamanan akhir tahun, seluruh personel kepolisian tersebut akan disebar di tempat-tempat khusus. Misalnya seperti jalan raya, SPBU, tempat ibadah, tempat rekreasi, dan membangun pos keamanan di lokasi lainnya. Sutarman menegaskan, pihaknya tak akan ragu menindak pelaku yang mengancam ketertiban nasional.

"Polri akan melakukan langkah deteksi dan antisipasi, melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang mengganggu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com