Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Banyak yang Sayangkan Saya Masuk Politik

Kompas.com - 21/12/2013, 15:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyadari kekecewaan yang dirasakan orang dekat dan masyarakat luas atas keputusannya maju sebagai peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat.

Anies menyatakan, ada orang yang kecewa dirinya turun ke dunia politik yang terkenal kotor dan korup. "Saya tahu, saya sadari, banyak yang sayangkan keputusan saya ini. Ada yang bilang, 'Mas, Anda bersih, kenapa masuk politik?' Pertanyaan saya, jadi yang bersih ini enggak boleh masuk politik?" kata Anies di sela-sela perjalanan kampanye 3.000 km keliling Pulau Jawa, Jumat (20/12/2013).

Begitu pula dengan pilihannya masuk menjadi capres dari Partai Demokrat. Wartawan menanyakan alasan Anies mau masuk ke partai yang kini tidak populer akibat banyaknya kasus korupsi yang menjerat elite Demokrat. Anies pun menjawab dengan kembali bertanya, "Saya tanya ke Anda, adakah partai politik di Indonesia ini yang bersih? Jawabnya tidak ada."

Untuk menjawab masalah ini, Anies mengaku sengaja mencatat jumlah kader partai politik yang tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasilnya, sebanyak 20 kasus mendera kader Partai Golkar, 15 kasus menimpa kader Partai Demokrat, dan 11 kasus menjerat kader PDI Perjuangan.

"Kalau dilihat, faktanya semua parpol bergelimangan kasus korupsi, demikian juga dengan pemerintah. Kalau kita tetap membiarkan yang masuk ke sistem ini orang-orang tidak bersih, akan seperti ini terus. Tapi saya memutuskan untuk mengubahnya," ucap Anies.

Alasan lainnya, Anies memilih maju dari Partai Demokrat karena partai itu yang satu-satunya membuka jalur terbuka bagi siapa pun untuk maju sebagai calon presiden. Cara ini, kata Anies, adalah cara terbaik dalam memilih pemimpin.

Jika terpilih sebagai presiden, Anies berjanji akan mengubah Partai Demokrat dari praktik korup. Dia juga akan mengalokasikan anggaran khusus untuk partai politik sehingga partai politik bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Dulu itu, kalau tidak ada undangan konvensi, saya tidak mungkin bimbang dan tak harus bertanggung jawab. Tapi kalau saya lari, maka saya tidak mau berperan untuk mengubah, akhirnya saya putuskan ikut," tutur inisiator gerakan Indonesia Mengajar ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com