Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koruptor Perempuan, Bukan Teladan Anak Bangsa

Kompas.com - 19/12/2013, 16:34 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember, Ryan dan Rossi yang dikenal sebagai Ibu Guru Kembar pendiri Sekolah Darurat Kartini, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (19/12/2013). Mereka hendak memberikan kado kepada KPK. Keduanya membawa foto sejumlah wanita yang terjerat kasus korupsi yang dikumpulkan dalam satu bingkai dan dibungkus kertas kado.

“Untuk pembelajaran antikorupsi, kita juga memberikan kado Hari Ibu,” kata Rossi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Namun dua wanita ini enggan memperlihatkan foto-foto wanita terjerat korupsi kepada wartawan. Rossi hanya menyebutkan, sejumlah nama wanita terjerat korupsi yang fotonya akan diberikan kepada KPK, yakni Angelina Sondakh, Miranda Goeltom, Nunun Nurbaeti, Siti Hartati Murdaya, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

“Kita kan pernah mengajar di Cipinang, dibilangnya korban, padahal dia maling, kaya, rampok, uangnya uang rakyat. Dia merampok anak-anak Indonesia, mengawinkan anaknya di Bidakara, berarti dia kan enggak miskin, makanya harus dimiskinkan dulu,” tutur Rossi.

Dia juga mengatakan bahwa para perempuan yang terjerat korupsi ini tidak patut menjadi teladan anak Indonesia. “Bukan teladan anak bangsa Indonesia, karena uangnya semua dipakai, kalau tidak dikorupsi, kan bisa untuk melatih orang-orang miskin dan mengubah status sosial mereka,” ucapnya.

Saat ditanya komentarnya soal Atut, dia mengatakan bahwa selaku kepala daerah Banten, ia seharusnya mengayomi masyarakat. “Masak dia sendiri pakai baju bagus, rakyatnya pakai compang-camping. Dia makan enak sendiri, rakyatnya kelaparan, ya jangan gitu,” katanya.

Selain mengantarkan kado untuk KPK, Ryan dan Rossi mengajak 14 anak asuh mereka untuk mendapatkan pelajaran antikorupsi di KPK. “Biasa, untuk pembelajaran antikorupsi, SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua perwakilan,” ujar Ryan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com