Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Alasan Elektabilitas Jokowi Selalu Tinggi

Kompas.com - 15/12/2013, 21:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, ada tiga alasan yang membuat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah rendah dalam sejumlah survei kandidat calon presiden 2014. Ketiganya disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja mesin partai politik dalam melakukan kaderisasi.

Hamdi berpendapat, saat ini masyarakat telah mengultuskan Jokowi sebagai sosok "Ratu Adil". Di dalam mitologi, sosok Ratu Adil digambarkan sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat. "Sosok itulah yang dianggap masyarakat ada di dalam diri Jokowi," kata Hamdi dalam diskusi yang diselenggarakan lembaga riset Cyrus Network di Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Menurut Hamdi, pengultusan itu pada akhirnya membuat sejumlah lembaga survei enggan untuk melakukan riset buruk terkait Jokowi. Namun, ia menegaskan, kultus tersebut tidak terlepas dari akibat belum adanya kandidat kuat calon presiden dari partai politik yang dianggap dapat mewakili keinginan masyarakat.

Saat ini, parpol mengusung figur lama yang tengah menjabat sebagai ketua umum parpol. Sebut saja Partai Golkar yang mengusung ketua umumnya Aburizal Bakrie, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, atau PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri. "Generasi mereka ini sudah lewat. Yang terjadi justru emoh politik," kata Hamdi.

Hal lain yang menyebabkan nama Jokowi jadi favorit adalah keengganan parpol mengeluarkan kader berkualitas. Parpol di Indonesia cenderung hanya ingin menonjolkan sosok kader yang dianggap dekat dengan pimpinan parpol. Hal itu secara tidak langsung menyebabkan timbulnya oligarki politik di dalam parpol.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi membuat kondisi perpolitikan Indonesia jelang Pemilu 2014 tidak kondusif. Hal itu menyebabkan sosok pimpinan yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat hanya ada satu, yakni Jokowi. Jika Jokowi maju dan menang dalam pemilu mendatang, seolah ia menang tanpa melalui tahap kompetisi. "Persoalannya, ketiadaan kompetisi ini apakah jadi yang terbaik atau tidak?" ujar Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com