Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Menertibkan Pintu Pelintasan Kereta Tak Resmi

Kompas.com - 14/12/2013, 12:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengaku kesulitan menutup pelintasan kereta tidak resmi. Padahal, banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api karena masyarakat melintasi pelintasan tidak resmi tersebut.

Hermanto mengatakan, sulitnya menertibkan pelintasan tak resmi karena kerasnya penolakan dari masyarakat. Padahal, dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah, sehingga Kemenhub kesulitan juga dalam melakukan pendataan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko
"Problemnya, waktu mau menutup (pelintasan tak resmi), masyarakat menolak. Ini awalnya karena ada pembiaran," kata Hermanto, dalam sebuah diskusi "Bencana di Rel Kereta", di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/12/2013).

Penutupan pelintasan kereta tak resmi, kata Hermanto, juga diatur dalam SKB antara Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri. SKB itu telah terbit sejak 2004, dan kembali diperpanjang pada 2013 ini. SKB tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut mengalokasikan dana penutupan pelintasan tak resmi.

Di sejumlah daerah, SKB ini telah berjalan dengan sokongan dana APBD.

Dalam kesempatan yang sama, pengurus bidang advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setyowarno menunjukkan bahwa data pelintasan kereta yang resmi dan dijaga mencapai 4.593. Jumlah tersebut terbagi untuk wilayah Jawa 3.892, dan wilayah Sumatera 701 perlintasan.

Di Pulau Jawa, kata Joko, ada sekitar 929 pelintasan yang tak dijaga dan 408 di antaranya adalah pelintasan tak resmi, dan di Sumatera ada sekitar 295 pelintasan. Beberapa pelintasan sengaja tak dijaga karena volume kendaraan yang melintas relatif minim.

"Pelintasan tak resmi selalu bertambah karena dibuka oleh masyarakat. Di Jakarta, kalau dirata-rata, terjadi satu setengah kecelakaan di pelintasan kereta di setiap minggunya," kata Joko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com