Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Makin Besar, KPK Harus Makin Waspada

Kompas.com - 10/12/2013, 15:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mencoba memberi perspektif lain terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Mahfud, ada sebuah dilema yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peperangan melawan korupsi.

Mahfud menjelaskan, dari informasi yang diperolehnya, ada sekitar 160.000 kasus korupsi yang masuk ke KPK. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 16.000 kasus dalam satu tahun yang akhirnya diproses karena alasan memenuhi persyaratan, dan keterbatasan sumber daya manusia.

"Tapi dalam setahun, hanya sekitar 40 kasus yang dituntaskan KPK. Bayangkan, perlu berapa tahun untuk KPK menyelesaikan kasus korupsi," kata Mahfud, saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar kebangsaan yang digelar di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Sadar dengan keterbatasan itu, kata Mahfud, akhirnya banyak usul mengemuka, dan mendorong agar KPK dijadikan sebuah lembaga yang lebih besar. Salah satu alasannya tentu adalah harapan agar KPK dapat bekerja lebih baik, dan korupsi dapat diberangus sampai tuntas.

Mahfud justru khawatir KPK akan terkena virus korupsi jika menjadi lembaga yang lebih besar. "Membesarnya" KPK akan diikuti oleh bertambahnya sumber daya manusia sehingga kontrol internal menjadi lebih sulit dilakukan.

Kekhawatiran yang disampaikan Mahfud bukan tanpa alasan. Ia mengambil contoh bagaimana oknum dalam institusi Polri dan Kejaksaan juga telah ada yang terjangkit virus korupsi. Padahal Mahfud yakin, dua lembaga penegak hukum itu didirikan dengan semangat yang sama dengan KPK, yaitu menekan tindak pidana korupsi.

"Tapi saya rasa kalau (KPK) dilembagakan, suatu saat (KPK) akan kena virus korupsi juga. Karena ini soal orangnya yang terwariskan dari rezim ke rezim," pungkas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com