Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Rasialis, Demokrat Seharusnya Pecat Ruhut Sitompul

Kompas.com - 07/12/2013, 15:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ungkapan rasialis yang dilontarkan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada pengamat politik, Boni Hargens, sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap elektabilitas partai tersebut pada Pemilu 2014 mendatang. Demokrat seharusnya dapat mengambil langkah tegas atas sikap yang ditunjukkan oleh Ruhut tersebut.

"Mestinya Ruhut dipecat saja oleh Demokrat karena telah melanggar anggaran dasar partai itu. Boleh jadi masyarakat yang ingin memilih Demokrat nanti akan berubah pikiran," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahuddin, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Sabtu (7/12/2013).

Said menilai, apa yang ditunjukkan Ruhut tidak sejalan dengan budaya politik santun yang selama ini digembar-gemborkan Demokrat. Dalam jargon politik yang selalu dilontarkan petinggi partai tersebut, mereka mengusung budaya etika politik bersih, cerdas, dan santun.

"Lah, lalu dimana letak cerdas dan santunnya pernyataan-pernyataan Ruhut itu?," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Boni melaporkan Ruhut ke Polda Metro Jaya atas dugaan rasialis, Jumat (6/12/2013). Menurut Boni, ucapan Ruhut pada acara televisi itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya. Acara itu ditayangkan secara live pada Kamis (5/12/2013) sekitar pukul 17.30-18.00. Ketika itu keduanya menjadi narasumber kasus dugaan korupsi Hambalang. Boni berbicara di dalam studio, sementara Ruhut diwawancara melalui telepon.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan? Ya, udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com