Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Dilaporkan karena Rasial, Demokrat Membela

Kompas.com - 06/12/2013, 18:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat membela politisinya, Ruhut Sitompul, yang dilaporkan pengamat politik Boni Hargens ke Polda Metro Jaya. Hari ini, Jumat (6/12/2013), Ruhut dilaporkan ke polisi akibat tindakannya yang diduga rasial kepada Boni Hargens dalam siaran langsung dalam sebuah televisi swasta. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf justru mempertanyakan mengapa Ruhut dipancing emosinya.

"Kenapa orang selalu pancing emosi orang? Marilah saling menjaga. Kalau sudah emosi dia (Ruhut) tidak punya takut," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jumat (6/12/2013).

Nurhayati merasa wajar jika Ruhut marah lantaran Boni kerap menyebut pemerintahan Presiden SBY selama 9 tahun gagal.

"Mana datanya? Bicara harus ada datanya. Sekarang banyak orang naik pesawat karena mampu, jadi jangan asal bicara! Negara ini bukan negara asal-asal!" tukas Nurhayati.

Menurutnya, pernyataan Boni selama ini yang menjelekkan pemerintahan Presiden SBY telah mengganggu Partai Demokrat. Pasalnya, Partai Demokrat harus mengawal program pemerintah yang disebut Nurhayati sangat pro rakyat.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Boni Hargens atas dugaan tindakan rasial. Boni datang ke Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang didampingi pengacara dan beberapa kerabatnya. Menurut Boni, Ruhut telah melalukan kekerasan nonfisik karena menyebutnya sebagai orang kulit hitam. Hal itu dikatakan Ruhut saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di televisi nasional, Kamis (5/12/2013) kemarin.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitamkan. Ya udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut.

Laporan ini, tutur Boni, hanya sebuah upaya proses hukum dan pembelajaran sosial kepada masyarakat. Boni meminta Ruhut agar meminta maaf kepada masyarakat dan mencabut perkataan yang dianggapnya sebagai sebuah penghinaan. Namun, Ruhut menolak minta maaf dan justru berencana melaporkan balik Boni ke aparat kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com