Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa Kasus TPPU, Koster Mengaku Ditanya soal APBN

Kompas.com - 06/12/2013, 17:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat I Wayan Koster mengaku diajukan sejumlah pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (6/12/2013) di Gedung KPK, Jakarta. Hal tersebut, di antaranya, soal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Koster diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin selama lebih kurang lima jam. “Ditanya pembahasan APBN. Hanya pembahasan saja, pembahannya sesuai dengan tata tertib DPR,” kata Koster seusai pemeriksaan.

Selebihnya, Koster mengaku tidak diajukan pertanyaan seputar proyek Nazaruddin. KPK memeriksa Koster sebagai saksi bagi Nazaruddin karena dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus TPPU pembelian saham Garuda ini. Nazaruddin diduga membeli saham perdana Garuda senilai Rp 300,8 miliar melalui lima anak perusahaan Grup Permai. Diduga, uang yang digunakan untuk pembelian saham tersebut berasal dari fee penggiringan proyek melalui Grup Permai.

Mantan pegawai Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Furi, pernah mengungkapkan bahwa Koster menerima fee dari proyek wisma atlet dan proyek universitas yang anggarannya digiring Grup Permai. Namun, informasi ini dibantah Koster dalam sejumlah kesempatan.

Selain memeriksa Koster, hari ini KPK memanggil anggota DPR lainnya, Mirwan Amir, dan mantan anggota DPR Angelina Sondakh untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Seusai diperiksa, Mirwan mengaku diajukan sejumlah pertanyaan, termasuk soal APBN, dan mengenai proyek Nazaruddin.

Sementara itu, Angelina enggan berkomentar seusai pemeriksaan. Angie menangis tersedu-sedu saat meninggalkan Gedung KPK seusai diperiksa. Politikus Partai Demokrat itu bahkan pingsan atau tak sadarkan diri seusai pemeriksaan KPK hari ini. Kini, Angie tengah diperiksa dokter di Gedung KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com