Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Tak Ingin PPI Jadi Partai Politik

Kompas.com - 04/12/2013, 11:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anas Urbaningrum membentuk Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) setelah memutuskan berhenti dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Lalu, apakah PPI akan berubah menjadi partai politik nantinya?

Ia mengatakan, ada dua pandangan di internal PPI. Pertama, tidak ingin PPI menjadi parpol. Sejak awal, kata Anas, PPI dibangun menjadi organ sosial dan kebudayan sehingga harus tetap seperti itu.

Pandangan kedua, kata Anas, tergantung sejarah.

"Kalau sejarah membutuhkan PPI berubah, mentrasformasi diri menjadi parpol, itu panggilan sejarah. Tidak boleh takdir sejarah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi diputuskan sekarang. Itu mendahului takdir," katanya, saat berkunjung ke Kantor Tribun, Jakarta, Selasa (3/12/2013) sore.

Lalu, bagaimana pandangan Pribadi Anas terhadap masa depan PPI?

"Saya pribadi ingin PPI tetap menjadi organ sosial kebudayaan. Itu niat awal, komitmen awal yang harus dipegang teguh. Buat saya, PPI wadah terbuka bagi siapa pun, termasuk dari parpol berbeda-beda. Sekarang yang gabung PPI latar belakang parpolnya macam-macam. Saya bilang ke teman-teman, kalau mau bikin partai, yah lain lagi. Bisa saja Demokrat Perjuangan, misalnya, atau apalah," jawab Anas.

Ketika ditanya bagaimana jalannya organisasi PPI selanjutnya ketika dirinya ditahan KPK, Anas mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memikirkan hal itu. Ia menekankan kepada internal PPI bahwa PPI tidak boleh bergantung atau mengidentikkan diri kepada Anas.

"Yang prinsipil kita harus perbaiki kekurangan cara berpikir lama bahwa organisasi menjadi properti pribadi atau tokoh, atau keluarganya tokoh. Saya katakan, ini soal sikap budaya dalam mengelola organisasi," ucap Anas.

"PPI modal dasarnya, sahamnya dimiliki bersama. Tidak ada tokoh, atau keluarga tokoh yang pegang saham mayoritas. Ada Anas atau tidak ada Anas, PPI harus jalan. Anak saya sudah saya sampaikan, 'Kamu jangan bercita-cita jadi Sekjen PPI'. Dia sudah ngerti," tambah Anas.

Untuk itu, lanjut Anas, pengurus PPI tengah menyusun perangkat di seluruh Indonesia. Segala sesuatu bisa terjadi pada masa depan, khususnya pasca-Pemilu 2014.

"Pascapemilu sangat dimungkinkan akan ada perubahan peta politik nasional. Ketika ada perubahan itu, sangat mungkin akan punya makna bagi perkembangan PPI di daerah. Saya berhenti di situ. Sampeyan pasti tahulah maksudnya," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com