Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Anggap Enteng Rhoma Irama...

Kompas.com - 03/12/2013, 21:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, tak sependapat jika kehadiran Rhoma Irama dalam barisan bakal calon presiden PKB tak membawa keuntungan untuk partai yang membesutnya. Bagi Effendi, sosok Rhoma sangat populer dan dapat memengaruhi suara masyarakat pemilih.

Effendi menjelaskan, sebagai pedangdut, Rhoma memiliki banyak penggemar setia yang tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini menurutnya yang membuat PKB mempertimbangkan menjajakan Rhoma dalam barisan bakal calon presiden bersama tokoh lainnya.

"Jangan anggap enteng Rhoma, pendukungnya banyak, akan ada dampak psikologis positif yang masuk ke PKB," kata Effendi di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Selanjutnya, ia juga melihat, keuntungan tersebut tak hanya didapat oleh PKB, tetapi juga Rhoma secara pribadi. Suara pemilih PKB akan meningkat dengan kehadiran Rhoma, dan secara pribadi, popularitas Rhoma juga akan kembali terangkat seiring sepak terjangnya di dunia politik.

"Kedua belah pihak mendapat keuntungan, yang maju (Rhoma) dapat keuntungan karena belum tentu ada (partai lain) yang mau usung, dan PKB juga untung karena dibantu berkampanye," pungkasnya.

Seperti diketahui, PKB terus mempromosikan tiga bakal calon presidennya kepada publik. Selain Rhoma, tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PKB adalah Jusuf Kalla dan Mahfud MD.

Khusus untuk Rhoma, dirinya sering kali menyatakan sebagai calon presiden PKB yang sah. Sementara itu, keputusan Jusuf Kalla dan Mahfud MD baru akan diketahui setelah pileg dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com