Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan, Ini Tanggapan KPK

"Pertama, kami memaknainya secara positif untuk mengetahui posisi kita saat ini untuk memperbaikinya di tahun depan," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang hadir sebagai penanggap terhadap hasil survei di kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Meski begitu, Bambang memberikan beberapa catatan kritis terhadap hasil survey tersebut. Menurutnya, indeks tersebut bisa dilihat begitu saja karena tidak mengukur upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memberantas korupsi. Indeks tersebut, kata Bambang, seharusnya dilihat disandingkan dengan survei-survei lainnya terkait korupsi agar terlihat lebih utuh.

Selain itu, mantan aktivis anti korupsi tersebut juga mempertanyakan apakah survei tersebut melakukan pengukuran upaya-upaya yang sudah dilakukan Indonesia sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan menurut TI. Menurutnya, penggunaan responden yang hanya terbatas di kalangan pakar dan pebisnis bisa menjadi bias.

"Kalau begitu, sektor bisnisnya saja diperbaiki supaya pengusaha memberikan skor yang bagus," kilah Bambang.

Selain itu, ia juga menganggap survei tersebut memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah kemampuan survei tersebut mengukur potensi korupsi di suatu negara. Apalagi, katanya, Indonesia tahun depan memasuki tahun politik yang mana banyak sekali potensi transaksi untuk membiayai tahun politik.

"Selain itu, kami juga berharap survei ini seharusnya (indikatornya) bisa diturunkan di sektor-sektor pelayanan publik," ujarnya.

Kendati demikian, Bambang mengatakan KPK tidak alergi terhadap berbagai macam survei yang menyoroti kondisi korupsi di Indonesia. Menurutnya, survei tersebut bisa digunakan untuk membangun upaya-upaya yang lebih cerdas lainnya untuk memberantas korupsi di Indonesia.