Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Minta KPK "Vakum" Selama 2014

Kompas.com - 02/12/2013, 19:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk menghentikan manuver penegakan hukumnya pada tahun 2014 mendatang. Aziz mengatakan, permintaan itu bertujuan untuk menghindari gonjang-ganjing politik di tengah tahun pemilu.

"Kalau beberapa tahun lalu, tahun 2009, ada kesepakatan pimpinan KPK, polisi, jaksa, menjelang pemilu pada H-minus sekian, tidak ada proses yang bisa menggoyang proses politik," ujar Aziz dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Senin (2/12/2013).

Politisi Partai Golkar itu berharap KPK memanfaatkan waktu dengan baik dalam waktu 4-7 bulan ini. Aziz mengaku khawatir menjelang pileg, KPK akan menerima banyak laporan yang bisa dijadikan sebagai black campaign.

"Saya khawatir menjelang 9 April, semakin banyak laporan masuk ke KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Masalah dipanggil belakangan, tetapi diekspos dulu," ujar Aziz.

Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menolak permintaan itu. Menurut dia, proses yang berlangsung saat ini tetap harus berjalan. "Kalau proses sekarang, akan jalan terus. Jangan kaitkan dengan itu. Jadi, enggak ada urusannya dengan itu," ujar Bambang.

Hal berbeda disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Jika Bambang sudah menolak mentah-mentah permintaan Komisi III DPR, Abraham lebih memilih akan berkonsultasi lebih lanjut dengan komisi bidang hukum itu.

"Belum disimpulkan. Kami akan rapat lagi dengan Komisi III," ucap Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com