Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Keterangan Boediono Lebih dari Tujuh Jam

Kompas.com - 23/11/2013, 20:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Boediono dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi lebih dari tujuh jam di Kantor Wakil Presiden. Ia mengaku diberi banyak pertanyaan oleh penyidik KPK terkait keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century.

Ia menyampaikan, dirinya bersedia diperiksa KPK karena merasa memiliki kewajiban sebagai warga negara yang berkedudukan sama di mata hukum untuk menuntaskan masalah Bank Century.

Atas dasar itu, ia mengaku menyediakan waktu seluas-luasnya pada penyidik KPK untuk mengonfirmasi dan menanyakan semua pertanyaan yang diperlukan terkait Bank Century mulai pukul 10.00 hingga Sabtu petang.

"Fokusnya hanya FPJP, pertanyaannya banyak. Jawabannya saya upayakan setuntas mungkin, dari awal hingga setelah bail out," kata Boediono, saat menggelar jumpa pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.

Meski begitu, Boediono enggan menyampaikan secara rinci apa saja pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik KPK. Pasalnya, ia khawatir hal itu akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Ia mengimbau agar penjelasan dari pemeriksaan tadi digali dari KPK sebagai pihak yang paling berwenang menyampaikan informasi yang perlu disampaikan.

"Saat ini saya belum dapat menyampaikan terperinci kepada publik, apa-apa saja yang saya sampaikan kepada KPK, karena itu dapat mengganggu jalannya penyidikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menyampaikan, KPK membutuhkan keterangan Boediono mengenai pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal dan berdampak sistemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com