Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Intelijen Australia Yakinkan Penyadapan Tak Akan Terjadi Lagi

Kompas.com - 20/11/2013, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengaku sudah berkomunikasi dengan intelijen Australia untuk membicarakan masalah penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia. Kepada BIN, intelijen Australia memastikan bahwa ke depan tidak akan ada lagi penyadapan.

"BIN sudah berkomunikasi langsung dengan intelijen Australia. Dalam komunikasi kami, mereka menyatakan bahwa sekarang dan ke depan itu yang penting tidak ada lagi (penyadapan). Mereka meyakinkan tidak ada lagi penyadapan," kata Marciano sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Presiden SBY melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk membicarakan masalah penyadapan.

Marciano juga berpendapat bahwa penyadapan tersebut berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. Penyadapan merupakan masalah sensitif yang menyangkut wibawa Indonesia. Untuk itu, kata dia, harus ada komitmen dari mitra badan intelijen Australia untuk mengevaluasi dan memperbaiki.

Penyadapan 2007-2009

Marciano menambahkan, pihak Australia tidak akan pernah mengakui telah melakukan penyadapan. Namun, kata dia, informasi yang diterima pihaknya bahwa memang ada penyadapan oleh Australia dalam kurun waktu 2007-2009.

Marcino mengatakan, antara Indonesia dan Australia memiliki kerja sama pertukaran informasi. Perwakilan intelijen yang ditempatkan akan berkoordinasi jika ada informasi yang dibutuhkan.

"Apabila mereka melakukan hal-hal di luar kewenangan yang diberikan, itu pelanggaran dan itu harus dinyatakan bahwa kita tidak bisa menerima pelanggaran itu," kata Marciano.

Bagaimana antisipasi agar tidak terjadi lagi penyadapan? Marciano menjelaskan, setiap orang harus tetap berpikir bahwa komunikasinya selalu disadap. Dengan demikian, materi pembicaraan akan dibatasi, terutama terkait pembicaraan penting.

"Kita harus selalu beranggapan kita ada yang sadap sehingga kita batasi pembicaraan dari saluran telepon terbuka itu. Langkah lain yang diambil oleh negara adalah kita lakukan pengamanan terhadap pesawat telepon yang digunakan pejabat-pejabat kita," kata dia.

"Mungkin saja telepon bisa disadap, tapi substansinya dari pembicaraan kita, isi bicara kita belum tentu dia bisa mengerti. Bisa dengan sandi-sandi. Dia boleh menyadap, tapi dia belum tentu bisa membuka apa yang kita bicarakan," pungkas Marciano.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com