Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Intelijen Australia Yakinkan Penyadapan Tak Akan Terjadi Lagi

Kompas.com - 20/11/2013, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengaku sudah berkomunikasi dengan intelijen Australia untuk membicarakan masalah penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia. Kepada BIN, intelijen Australia memastikan bahwa ke depan tidak akan ada lagi penyadapan.

"BIN sudah berkomunikasi langsung dengan intelijen Australia. Dalam komunikasi kami, mereka menyatakan bahwa sekarang dan ke depan itu yang penting tidak ada lagi (penyadapan). Mereka meyakinkan tidak ada lagi penyadapan," kata Marciano sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Presiden SBY melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk membicarakan masalah penyadapan.

Marciano juga berpendapat bahwa penyadapan tersebut berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. Penyadapan merupakan masalah sensitif yang menyangkut wibawa Indonesia. Untuk itu, kata dia, harus ada komitmen dari mitra badan intelijen Australia untuk mengevaluasi dan memperbaiki.

Penyadapan 2007-2009

Marciano menambahkan, pihak Australia tidak akan pernah mengakui telah melakukan penyadapan. Namun, kata dia, informasi yang diterima pihaknya bahwa memang ada penyadapan oleh Australia dalam kurun waktu 2007-2009.

Marcino mengatakan, antara Indonesia dan Australia memiliki kerja sama pertukaran informasi. Perwakilan intelijen yang ditempatkan akan berkoordinasi jika ada informasi yang dibutuhkan.

"Apabila mereka melakukan hal-hal di luar kewenangan yang diberikan, itu pelanggaran dan itu harus dinyatakan bahwa kita tidak bisa menerima pelanggaran itu," kata Marciano.

Bagaimana antisipasi agar tidak terjadi lagi penyadapan? Marciano menjelaskan, setiap orang harus tetap berpikir bahwa komunikasinya selalu disadap. Dengan demikian, materi pembicaraan akan dibatasi, terutama terkait pembicaraan penting.

"Kita harus selalu beranggapan kita ada yang sadap sehingga kita batasi pembicaraan dari saluran telepon terbuka itu. Langkah lain yang diambil oleh negara adalah kita lakukan pengamanan terhadap pesawat telepon yang digunakan pejabat-pejabat kita," kata dia.

"Mungkin saja telepon bisa disadap, tapi substansinya dari pembicaraan kita, isi bicara kita belum tentu dia bisa mengerti. Bisa dengan sandi-sandi. Dia boleh menyadap, tapi dia belum tentu bisa membuka apa yang kita bicarakan," pungkas Marciano.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com