Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Mau Dilaporkan ke Polisi dan PBB, Saya Persilakan

Kompas.com - 17/11/2013, 21:40 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mempersilakan kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, yang berencana melaporkan KPK ke Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) pun akan melapor ke Mabes Polri soal penggeledahan oleh KPK di kediaman Anas beberapa waktu lalu.

"Mau dilaporkan ke polisi, mau dilaporkan ke PBB, saya persilakan, KPK akan senang menghadapi laporan itu," kata Abraham seusai acara peluncuran buku di toko buku Gramedia, Pondok Indah Mall, Jakarta, Minggu (17/11/2013).

Abraham mengatakan, pihaknya akan membuktikan bahwa barang-barang dibawa saat penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "KPK akan buktikan nanti bahwa KPK itu benar melakukan (penggeledahan)," katanya.

Sementara itu, Abraham juga menegaskan bahwa uang Rp 1 miliar yang disita oleh KPK terkait dengan kasus Hambalang. KPK akan meminta klarifikasi kepada istri Anas, Athiyah Laila. Sebelumnya, uang itu diklaim sebagai uang kas PPI. "Itu kan ditemukan di rumah pribadi, di lemari pribadi. Seharusnya, sebagai organisasi yang modern, kan ada bendahara dan lain sebagainya," terang Abraham.

Sebelumnya, pengacara Anas, Firman Wijaya, mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan secara serius kemungkinan untuk melaporkan KPK ke PBB. Firman menilai ada pelanggaran HAM dan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan di rumah Anas. Menurutnya, KPK telah menyita barang-barang yang tidak berkaitan dengan kasus Hambalang.

Dalam penggeledahan di rumah Anas beberapa waktu lalu, KPK menyita uang tunai Rp 1 miliar, lima telepon genggam yang salah satunya milik Anas, paspor Athiyah Laila, istri Anas, dan buku tahlil bergambar wajah Anas.

KPK juga menyita sejumlah dokumen, di antaranya berupa kartu nama Presiden PT AA Pialang Asuransi Wasit Suadi, kartu nama Direktur PT Adhi Karya Bambang Tru, kartu nama pegawai PT Pembangunan Perumahan Ketut Darmawan, dan dokumen terkait proses pembangunan sarana prasarana Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com