Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Tak Ikut Rapimnas, Pengurus DPD II Jangan Galau

Kompas.com - 15/11/2013, 18:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengurus Dewan Pimpinan Daerah  tingkat II Partai Golkar dipastikan tidak dilibatkan dalam Rapat Pimpinan Nasional ke-5 Partai Golkar pada 22-23 November mendatang. Namun, mereka diminta tidak galau dan tetap menaati mekanisme partai.

"DPD (Dewan Pimpinan Daerah)  II tidak perlu terlalu galau, yang penting kan aspirasinya tetap bisa tersalurkan melalui mekanisme partai yang ada," ujar Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, banyak keluhan dari para pengurus DPD II Partai Golkar. Para pengurus daerah tingkat kabupaten itu meminta agar diikutsertakan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas). Mereka menuntut perhatian pengurus pusat terkait dana operasional partai untuk pemilu.

Para pengurus DPD II ini pun mengancam melakukan evaluasi terhadap pencalonan Ical sebagai presiden. Agung Laksono menilai wajar dana operasional untuk pengurus di daerah tidak sepenuhnya terpenuhi. Namun, pencalonan Ical sebagai capres tidak bisa lagi diubah.

"Masalah itu (pengevaluasian Ical) saya rasa akan selesai jika persoalan dana ini bisa diatasi. Semuanya akan kita bicarakan. Kalau ada yang dapat kurang, sama saja seperti orang mengajukan proposal, tetapi kami hanya bisa bantu setengah," ucap Agung.

Agung mengatakan, permasalahan biaya saksi hingga kebutuhan logistik kampanye ini akan diperdalam lagi dalam rapimnas nanti. Seluruh keluhan pengurus DPD II Golkar, lanjutnya, sebaiknya disampaikan melalui pengurus DPD tingkat provinsi yang akan ikut dalam rapimnas.

"Sebelum rapimnas, kami juga usulkan DPD provinsi menggelar rapimda (rapat pimpinan daerah) dulu untuk menyerap aspirasi tingkat bawah. Kalau sampai tidak ada rapimda, yang salah berarti DPD-nya," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com