Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Diminta Buka Komunikasi Anas dengan Tokoh Penting

Kompas.com - 14/11/2013, 16:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Firman Wijaya, pengacara mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta KPK membuka bukti komunikasi antara kliennya dengan sejumlah orang penting di Indonesia terkait kasus Hambalang. Tak disebutkan secara gamblang orang-orang penting yang dimaksudnya itu.

Firman hanya meminta agar KPK memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. “KPK mengambil data-datanya Pak Anas dan sebagainya, apalagi terkait komunikasi dengan tokoh-tokoh penting di republik ini, ya dibuka saja,” kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Firman menilai KPK memperlakukan kliennya secara tidak adil jika lembaga antikorupsi itu tidak memeriksa SBY dan Ibas dalam kasus Hambalang. Menurut Firman, SBY dan Ibas harus diperiksa karena keduanya merupakan pihak yang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010.

SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ketika itu merupakan penanggung jawab kongres, sementara Ibas bertindak sebagai steering committee. Selain itu, menurut Firman, SBY dan Ibas merupakan bagian dari tim pemenangan Andi Mallarangeng yang ketika itu memperebutkan kursi ketua umum Partai Demokrat bersama dengan Anas dan Marzuki Alie.

Dia menilai, pihak-pihak yang menggunakan sarana dan prasarana dalam kongres harus diperiksa KPK. Firman juga mengaku sudah menyerahkan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang terjadi dalam kongres Partai Demokrat ke KPK.

Hal ini termasuk data mengenai biaya iklan yang dibuat tim salah satu kandidat ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat. Data ini diserahkan dalam bentuk compact disk atau keping cakram.

Dalam kasus Hambalang, Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi. Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan bahwa KPK bukan mengusut pelaksanaan kongres Partai Demokrat, melainkan dugaan aliran dana untuk pemenangan Anas dalam kongres tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com