Kandidat Harus Pernah Jadi Kapolda Strategis

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno di Jakarta, Kamis (7/11). ”Kami masih mengkaji kriteria-kriteria calon Kabareskrim, seperti kompetensi, pendidikan, dan jenjang jabatan,” katanya.

Menurut Oegroseno, pimpinan Polri tidak terfokus pada nama-nama tertentu. Namun, perwira tinggi yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala polda di tipe A dilihat dan dipertimbangkan untuk menjadi kepala Bareskrim. ”Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” kata Oegroseno ketika ditanya kapan calon kepala Bareskrim dapat dipilih. Ia menambahkan, pimpinan Polri juga tidak terpengaruh dengan desakan dari luar soal pemilihan kepala Bareskrim.

Direktur Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan (Indonesian Center for Police and Security Studies/ICPSS) Sukarman Soemarno mengatakan, jabatan kepala Bareskrim Polri perlu diduduki atau dijabat oleh perwira tinggi yang memiliki figur yang pintar, berwibawa, berintegritas, dan jauh dari celaan.

Menurut Sukarman, KPK yang dibentuk karena Polri, khususnya Bareskrim, belum mampu melakukan tugas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, Bareskrim Polri sebagai institusi penegak hukum perlu menunjukkan prestasi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan kepala Bareskrim yang pintar, berwibawa, berintegritas, dan jauh dari celaan.

Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa perwira tinggi Polri yang potensial menjadi kepala Bareskrim. Misalnya, Kapolda Jabar Inspektur Jenderal (Irjen) Suhardi Alius, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, dan Kapolda Sumsel Irjen Saud Usman Nasution.

Tak populer

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser mengungkapkan, ada tiga syarat penting dalam memilih figur kepala Bareskrim. Pertama, memiliki kompetensi yang meliputi pengalaman, kemampuan, dan kecerdasan. Kedua, memiliki integritas. ”Tidak mempunyai riwayat buruk memainkan perkara,” katanya.

Ketiga, lanjut Nasser, berani mengambil tindakan yang tidak populer dengan menindak aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dan memiliki keberanian menolak intervensi politisi dan pemilik modal.

Anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, menambahkan, keluhan masyarakat terhadap perilaku satuan reserse itu mencapai 90 persen.