Jika DPT Ditetapkan Hari Ini, Gerindra Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

Partai itu juga akan melaporkan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas rekomendasinya soal penetapan DPT. "Kami siap dengan langkah apa pun untuk meminta penundaan DPT. Kami juga siap mengambil langkah hukum jika KPU tetap menetapkannya hari ini. Paling mungkin ke DKPP karena ini waktunya sangat mendesak ," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman di sela-sela rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ia mengatakan menyesalkan Bawaslu yang memantapkan langka KPU untuk menetapkan DPT meski masih ada sekitar 5 persen data yang bermasalah. "Bawaslu mengatakan memahami langkah KPU walau dengan ada catatan. Kami juga akan melaporkan Bawaslu," tambahnya.

Dia menilai, Bawaslu tidak konsisten karena mengizinkan KPU menetapkan DPT. Padahal, masih ada sejumlah hal yang belum tuntas. "Saya ingatkan saudara Muhammad (Ketua Bawaslu), 10,4 juta itu bukan angka yang kecil," katanya.

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih di 33 provinsi, didapat pemilih dalam negeri Pemilu 2014 berjumlah 186.612.255 orang. Namun, jumlah tersebut belum ditetapkan secara resmi.

"Dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota dan 6.980 kecamatan, jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 186.612.255 orang pemilih," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam rapat pleno itu.

Langkah itu didukung Bawaslu. "Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT secara nasional hari ini. Maka Bawaslu bisa memahaminya," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia kerja keras KPU tersebut tampak dari 10,4 juta data pemilih yang tidak dilengkapi dengan NIK.