Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tutup Rencana Pinang Mahfud MD Jadi Cawapres Ical

Kompas.com - 30/10/2013, 11:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa kemungkinan partainya menggaet Mahfud MD sebagai bakal calon pendamping Aburizal "Ical" Bakrie sangat kecil. Pasalnya, Mahfud saat ini telah menjadi incaran partai lain, dan Golkar lebih tertarik mencari tokoh selain Mahfud untuk berduet dengan Ical di tahun depan.

Priyo menjelaskan, ketertarikan Golkar pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memang ada akan tetapi tidak terlalu besar. Justru menurutnya, Golkar mengaku lebih tertarik menjadikan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai cawapres Ical di 2014.

"Kenapa tanya Mahfud? Kan dia dipinang partai lain," kata Priyo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menyampaikan, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar bulan depan, ada kemungkinan muncul sejumlah usulan terkait sosok yang akan diusung mendampingi Ical. akan tetapi, fokus dari Rapimnas itu tetap akan fokus dalam konsolidasi pemenangan pemilihan umum 2014.

"Kalau bermunculan usulan untuk mengusung calon wakil presiden, itu sepenuhnya tertuang pada hak peserta Rapimnas, tapi fokusnya tetap pemenangan pemilu," ujarnya.

Untuk diketahui, Golkar sempat menyatakan niat untuk menggaet Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Ical. Selain Mahfud, Golkar juga tertarik untuk memelajari dua tokoh lain yang dianggap potensial. Yakni Meneg BUMN Dahlan Iskan, dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo Alasan Golkar tertarik meminang salah satu dari ketiga tokoh tersebut adalah karena ketiganya berasal dari etnis dengan populasi terbanyak.

Khusus untuk Pramono, alasannya adalah karena memiliki latar belakang militer sehingga dianggap sangat cocok mendampingi Ical. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta Ical mempertimbangkan cawapres yang memiliki latar belakang dari suku Jawa. Alasannya adalah karena mayoritas masyarakat pemilih berada di Pulau Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com