Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Masuk Bursa Capres PKB, Ini Kata Mahfud MD

Kompas.com - 29/10/2013, 13:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, kandidat calon presiden yang diusung PKB perlu ditambah. Ia menanggapi masuknya nama mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sebagai salah satu kandidat capres yang dilirik PKB. Selama ini, PKB memunculkan dua nama, yaitu Mahfud dan pedangdut Rhoma Irama.

"PKB kan calonnya cuma tiga. Saya rasa memang harus ditambah. Konvensi Partai Demokrat saja sembilan orang," ujar Mahfud, seusai memberikan kuliah umum bagi PNS Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta Selasa (29/10/2013) pagi.

Masuknya nama Jusuf Kalla, kata Mahfud, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin bangsa. Yang terpenting, kata dia, nama yang muncul murni merupakan suara akar rumput dan sejalan dengan azas, prinsip, serta sevisi dengan partai tersebut.

Namun, hingga kini, kata Mahfud, nama-nama yang muncul baru dalam tataran wacana. Keputusan final PKB tentang calon yang akan diusung menunggu hasil pemilihan legislatif.

"Belum ada yang final. Nama-nama itu kan baru disampaikan hanya sebagai aspirasi. Finalnya itu mungkin April, Juni 2014 mendatang," ujarnya.

Dukung JK

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2014-2019.

Dasar pertimbangan mereka menjagokan Jusuf Kalla, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, Kalla dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya sebagai negarawan sudah terbukti. Kalla juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

”Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president,” kata Zairullah.

7 alasan

Setidaknya, ada tujuh alasan yang menjadi dasar dukungan terhadap pencalonan JK yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sejumlah pimpinan wilayah tersebut di Jakarta hari ini.

Pertama, kapabilitas dan kredibilitas sebagai negarawan sudah terbukti saat menjadi wakil presiden.

Kedua, kemampuan JK menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Misalnya, perannya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Ketiga, JK sudah terbukti mampu memecahkan masalah pemerintahan dan kenegaraan, bukti sebagai teknokrat yang unggul.

Keempat, JK mempunyai keberanian mengambil risiko untuk kepentingan lebih besar.

Kelima, JK menjadi pencetus kebijakan-kebijakan revolusioner dan visioner melihat peluang dan tantangan bangsa ke depan.

Keenam, JK adalah seorang warga NU yang dekat dengan ulama dan warga Nahdliyin.

Ketujuh, menjadikan JK sebagai capres PKB akan mendongkrak citra partai yang berdampak terhadap perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2014. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com