Mogok Nasional, Pilihan Terakhir Buruh

Demikian disampaikan aktivis LBH Jakarta Reta Hutabarat dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Yayasan LBH Jakarta, Jakarta, Senin (28/10/2013).

"Mogok nasional ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Reta.

Menurut Reta, tidak mudah bagi buruh untuk melakukan mogok secara nasional. Butuh gerakan yang luar biasa untuk menyatukan para buruh se-Indonesia untuk bersama-sama melakukan aksi mogok nasional. Bahkan proses tersebut membutuhkan waktu satu tahun.

Upaya-upaya yang mereka lakukan tersebut, lanjut Reta, juga sering berseberangan dengan pemerintah dan perusahaan. Tak jarang, lantaran dianggap melakukan tindakan anarkis, mereka dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Padahal, menurutnya, kepolisian seharusnya memfasilitasi aksi mereka.

Mereka juga menerima ancaman dari perusahaan tempatnya bekerja. Ancaman ini berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kriminalisasi. Dinas Tenaga Kerja, katanya, selalu mendukung perusahaan terkait langkah PHK tersebut.

"Kepolisian juga kalau ada pengusaha yang melaporkan buruhnya, langsung ditindak. Padahal aksi buruh itu sesuatu yang legal dan konstitusional," lanjut Reta.

Sebelumnya diberitakan, aksi mogok nasional yang dilakukan buruh mendapat dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Selain LBH Jakarta, koalisi tersebut juga terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, TURC, Walhi dan ELSAM.