Peras Pebalap, Penyidik Pajak Dituntut 6 Tahun

"Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan terdakwa Pargono Riyadi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata Jaksa Irene Putrie saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Pargono dianggap terbukti meminta uang Rp 600 juta kepada wajib pajak atas nama PT Prama Cipta Kemilai (PCK) milik Asep Hendra. Dia mengancam akan menjadikan Asep tersangka terkait faktur-faktur fiktif yang diterbitkan oleh PT PCK.

Padahal, pajak Asep untuk tahun pajak 2006 telah diperbaiki senilai Rp 334,020 juta dan telah disetorkan ke KPP Pratama Garut pada 2007 dan 2008. Perbaikan itu ditolak Pargono dengan alasan bukan Asep yang menyerahkan langsung, melainkan Manager Keuangan PT AHRS Sudiarto Budiwiyono.

Pargono kemudian menjelaskan kepada Sudiarto bahwa posisi Asep dapat menjadi tersangka atau hanya saksi. "Kapasitas Asep (disebut) turut serta dengan total yang dibutuhkan pembayarannya sekitar Rp 800 juta. Kalau sudah masuk tahap penyidikan, sanksinya sebesar 400 persen sehingga total Rp 1,2 miliar," kata Jaksa Irene.

Kepada Asep, Pargono mengatakan perkara pajak itu akan naik ke penyidikan bila Asep tak membayar tagihan pajaknya itu. Melalui telepon, Pargono mengatakan bersedia membantu Asep asalkan mendapat Rp 600 juta. Namun, Asep menolak karena merasa sudah melakukan pembetulan pajak dan perusahaannya juga sedang mengalami kesulitan keuangan.

Atas hal itu, Pargono menurunkan permintaannya menjadi Rp 250 juta. Asep kembali menolak. Akhirnya, Pargono menurunkan lagi permintaan menjadi Rp 150 juta. Asep merasa terancam dengan permintaan terus-menerus dari Pargono meski pembayaran pajaknya sudah tak bermasalah.

Akhirnya, Asep pun memenuhi permintaan Pargono, tetapi hanya Rp 100 juta dan dilakukan pembayaran bertahap. Sampai saat Pargono ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru Rp 75 juta yang sudah diserahkan.

Dalam pertimbangan tuntutan, hal yang memberatkan Pargono adalah posisinya sebagai penyidik yang justru tidak membuatnya memberikan contoh baik di tengah upaya pemerintah memberantas korupsi.

Sementara faktor yang meringankan tuntutan adalah Pargono belum pernah dihukum, sopan selama persidangan, masih memiliki tanggungan keluarga, dan mengakui perbuatannya. Atas tuntutan ini, Pargono dan kuasa hukumnya akan membacakan pembelaan pada persidangan berikutnya.