Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Akan Cek DPT sebelum Ditetapkan

Kompas.com - 23/10/2013, 08:31 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengecek, menyisir dan membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) sebelum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya adalah untuk memastikan DPT yang akan ditetapkan Rabu (23/10/2013) ini merupakan data yang bersih, valid, dan akurat.

"Kesepakatan, nanti, Bawaslu dan KPU akan mengecek semua, juga dengan Bawaslu provinsi dan KPU provinsi. Kami akan gunakan instrumen-instrumen yang ada," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, usai rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Rabu (23/10/2013) dini hari.

Ia mengatakan, pengecekan akan dilakukan berdasarkan logika-logika demografi di setiap kabupaten/kota. Salah satu unsur yang akan dicek adalah potensi ketidakwajaran prosentase antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk.

"Kami akan cek per kabupaten/kota itu apakah ada ketidakwajaran prosentase atau komposisi jumlah pemilih dengan jumlah penduduk. Besok akan kami lihat itu dengan menggunakan sistem informasi," kata Nelson.

Dari pengawasan yang sudah sempat dilakukan, kata Nelson, memang ditemukan komposisi yang tidak wajar antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk. Dia mengatakan, data KPU di beberapa kabupaten menunjukkan jumlah pemilih lebih dari 80 persen jumlah penduduk.

"Di Jawa Timur bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Yang wajar itu memang sekitar 70 persen jumlah pemilih dibanding penduduk," ujar Nelson.

Dia mengatakan, kecepatan proses pengawasan yang dilakukan pihaknya selama ini memang tidak mampu menyamai kecepatan pemutakhiran data yang dilakukan KPU. Karena itu, ujar dia, menjelang penetapan DPT, Bawaslu akan kembali mengecek data yang akan dirilis KPU.

"Ibarat siaran televisi, data KPU live, jalan terus, sedangkan kami kan tunda. Bisa jadi apa yang kami cek sekarang sudah diperbaiki. Tapi kami belum memastikan apakah data terakhir ini sudah pasti akurat. Itu yang akan kami kerjakan. Memastikan perlu ada penelusuran ulang atau datanya sudah baik," lanjutnya.

Ia mengatakan, sikap Bawaslu terhadap DPT KPU akan ditentukan usai pengecekan terakhir itu. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, penemian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan ada jumlah pemilih di beberapa provinsi yang digelembungkan. Misalnya, kata dia, di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kalau jumlah pemilih sampai di atas jumlah penduduk itu namanya (KPU) menggelembungkan data. Itu di kantong-kantong suara kami (PDI-P) pula," kata dia.

Oleh karena itu, Arif meminta KPU menunda penetapan DPT hingga data yang akan ditetapkan dipastikan bersih.

"Mereka (KPU) mesti bekerja keras untuk merapikan ini sampai ada daftar pemilih yang akurat tidak lebih dari dua minggu. Apa beratnya? Lebih baik menjamin hak konstitusional itu terjamin ketimbang menjaga prosedur yang akhirnya akan menjadi masalah terjaminnya hak konstitusional warga negara," ujar Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com