Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Lembaga Survei Jangan Tendensius

Kompas.com - 22/10/2013, 18:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dinilai tidak berhak menghilangkan tokoh-tokoh yang selama ini masuk dalam bursa calon presiden 2014. Jika tokoh tertentu dihilangkan, maka akan muncul penilaian tendensius untuk kepentingan calon tertentu.

"Survei harusnya memberi peluang bagi semua nama yang sudah disebut. Bukan hak lembaga survei untuk mengeliminir. Saya lihat itu (LSI) survei yang memiliki aroma tendensius," kata Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Kompas/Hendra A Setyawan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA mengumumkan hasil survei yang dilakukan LSI terkait pemilih partai politik di Jakarta, Minggu (12/6). Partai Demokrat mengalami penurunan jumlah pemilih dari 20,5 persen (Januari 2011), menjadi 15,5 persen. Penurunan pemilih partai pemenang pemilu 2009 tersebut disebabkan terjadinya kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah pemilih terbanyak.


Hal itu dikatakan Gun Gun menyikapi rilis LSI yang mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil konvensi Demokrat.

Gun Gun mengatakan, semestinya LSI mengkomparasikan tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu muncul dalam survei pilpres seperti Prabowo dengan tokoh baru. Jika belakangan nama-nama lama dihilangkan, maka dapat menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada kepentingan tertentu dari survei tersebut.

Gun Gun menilai terlalu prematur jika LSI menyebut Jokowi sebagai capres wacana. Pasalnya, proses politik masih terus berjalan. Bisa jadi, kata dia, belum ditetapkannya Jokowi sebagai bakal capres oleh PDI Perjuangan bagian dari strategi politik.

Begitu pula dengan sikap LSI yang menghilangkan Prabowo hanya karena elektabilitas Partai Gerindra tidak berada di tiga besar. Gun Gun mengatakan, LSI mesti melihat pemilu 2004 . Ketika itu, suara Partai Demokrat di pemilu legislatif hanya sekitar 7 persen. Namun, dengan koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono dapat memenangkan Pilpres 2014.

Pengajar ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah itu melihat ada upaya LSI untuk mengelola isu bahwa Aburizal Bakrie alias Ical juga merupakan kandidat capres yang diperhitungkan. Langkah itu dilakukan setelah semakin tingginya elektabilitas Jokowi dan Prabowo.

Jika sudah terbentuk konstruksi sosial yang solid terhadap dua orang itu, lanjutnya, maka akan sulit untuk mengalahkan di dunia nyata. Seperti ketika menjelang pilpres 2009, SBY dikonstruksikan sulit dikalahkan. Nyatanya, SBY menang satu putaran.

"Ini sama, kalau pemilu dilakukan sekarang, Jokowi yang menang," pungkas Gun Gun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com