Max Sopacua: Kelompok Anas Kibarkan Bendera Perang

"Itu sama saja kelompok mereka ingin melemparkan letupan ke kami. Itu sama saja angkat bendera perang. Seharusnya dia bertanggung jawab karena sudah menyatakan pernyataan yang tidak benar," ujar Max di Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Anggota Komisi I DPR Itu menuturkan, juru bicara Pergerakan Persatuan Indonesia (PPI), M Rahmad membuat pernyataan yang sudah memanipulasi fakta yang sebenarnya. Max menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, tidak pernah sekali pun memerintah BIN untuk menangkap Subur.

"Rahmad itu harusnya bersikap jantan, berani meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataanya. Apalagi dia sudah menyatakan di dalam youtube. Tapi anehnya, Youtube itu hilang pada Jumat malam. Ada apa ini?" ujar Max.

Max mengaku partainya sudah mencium pergerakan kelompok Anas melalui ormas PPI yang terus menerus menyerang Partai Demokrat. Ia berpendapat, segala tudingan itu dilakukan untuk membuat opini publik negatif terhadap Demokrat.

"Ini sengaja dibuat seolah-olah ada pertentangan. Semua letupan arahnya untuk membakar Partai Demokrat," tuding Max.

Informasi yang beredar menyebutkan, Subur dijemput staf BIN pada pukul 09.00 Jumat (18/10/2013). Disebutkan, Kepala BIN Marciano Norman ingin bertemu dengan Subur pukul 10.00 WIB. Namun, setelah Subur tiba di Kantor BIN di Kalibata, dia dinformasikan Kepala BIN sedang menghadap Presiden.

Dalam informasi yang beredar itu juga disebutkan, Subur tidak boleh meninggalkan kantor BIN. Di hari yang sama, Subur diundang menjadi narasumber dalam dialog Dinasti versus Meritokrasi Politik yang digelar Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Kepala BIN Letjen Marciano Norman langsung membantah hal itu. Menurutnya, BIN tidak ada kepentingan untuk bertemu Subur pada Jumat itu. Marciano juga sudah berkomunikasi dengan Subur. Ia mengaku kecewa terhadap pernyataan yang telah menyudutkan BIN.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai tidak boleh ada fitnah yang dibiarkan tanpa ada pertanggungjawaban. Hukum harus ditegakkan.