Bawaslu Temukan 1,7 Juta Data Pemilih Tak Akurat

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, ketidakakuratan data tersebut berpotensi menciptakan pemilih yang kehilangan hak pilihnya serta adanya pemilih fiktif dalam pemilu 2014.

"Menjelang penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada tanggal 13 Oktober, per 4 Oktober Bawaslu menemukan masih banyak masalah terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih," kata Daniel saat konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Ia mengatakan, proses pengawasan yang dilakukan pada tanggal 9 September hingga 4 Oktober 2013 itu, mengambil data lapangan dari Bawaslu di tingkat provinsi. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjamin hak politik warga negara sesuai amanah undang-undang.

Daniel memaparkan, ketidakakuratan itu di antaranya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong, ganda, hingga pemilih ganda atau fiktif (ghost voters). Sebagai pihak yang mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk data pemilih, Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera memperbaikinya.

"Data pemilih ini nantinya akan mempengaruhi kualitas pemilu tahun depan," kata Daniel.

Berdasarkan data sementara yang dimiliki Bawaslu, 67 kabupaten/kota yang dijadikan sampel tersebut tersebar di sembilan provinsi, yaitu Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, dan Bangka Belitung. Dari 67 kabupaten/kota itu, hanya ada empat kabupaten yang sudah akurat, yaitu Bantaeng, Enrekang, Luwu, dan Sabu Raijua.

Daniel mengatakan bahwa temuan tersebut tidak merepresentasikan seluruh data pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang jumlahnya mencapai 173.685.213 pemilih. Dengan kata lain, potensi ketidakakurasian data kemungkinan besar melebihi angka 1,7 juta tersebut.