Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

72.723 Orang Meninggal Masih Terdaftar Jadi Pemilih Pemilu

Kompas.com - 10/10/2013, 14:33 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada nama warga negara yang diketahui telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari Bawaslu provinsi per 4 Oktober, dari total 12.538.082 pemilih di 67 kabupaten/kota, terdapat 72.723 nama orang yang telah meninggal dunia yang masih masuk dalam daftar.

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menyatakan, nama-nama para pemilih yang diketahui sudah meninggal tersebut termasuk dalam lebih dari 1,7 juta data yang berpotensi tidak akurat dari total 173.685.213 pemilih.

"Bawaslu menemukan 1,7 juta pemilih yang tidak akurat yang diperoleh dengan berbagai persoalan," katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, Kabupaten Maluku Tenggara menempati urutan pertama dengan jumlah 66.807 orang meninggal dunia yang terdaftar sebagai pemilih. Beberapa kabupaten/kota juga masih terdapat pemilih jenis ini, seperti Kabupaten Takalar (439 orang), Kabupaten Gowa (398 orang), Kabupaten Sikka (363 orang), dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Selain pemilih meninggal dunia, dari 67 kabupaten/kota tersebut, Bawaslu juga menemukan berbagai ketidakakurasian data lainnya, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong (790.641 pemilih), NIK ganda (15.767 pemilih), NIK tidak standar (167 pemilih). Selain itu, ada juga pemilih yang tidak memiliki tanggal kelahiran (1.687 pemilih), memiliki alamat yang kosong (59.986 pemilih), tidak memiliki info umur (82.794 pemilih), status perkawinan tidak jelas (53.620), TNI/Polri (432 pemilih), pemilih ganda (63.658 pemilih), dan pemilih fiktif (8 pemilih).

Seperti diketahui, berdasarkan jadwal semula, penetapan DPT tingkat kabupaten/kota rencananya akan dilakukan pada 7-13 September. Namun, penetapan DPT terpaksa diundur satu bulan karena proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan DPSHP belum akurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com