MK: Akil Masih Ketua MK

"Kan baru penangkapan, belum penahanan. Proses hukum masih berjalan," kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva di Gedung MK, Kamis (3/10/2013) dini hari. Namun Zoelva menegaskan, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk memproses Akil sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, janji Zoelva pimpinan MK tidak akan mengganggu tugas KPK, termasuk akan mengizinkan penyidik KPK untuk kembali datang ke gedung MK jika memang ingin mencari bukti dalam upaya pengembangan penyidikan. "Walaupun ini Gedung MK, proses hukum tetap berjalan. Polisi atau KPK setiap saat bisa masuk jika ada kecurigaan terhadap hakim di sini," lanjutnya.

Sementara terkait pembentukan majelis kehormatan, kata Zoelva, majelis ini akan melakukan penyelidikan atas dugaan skandal suap ini dalam konteks kode etik. Nantinya, majelis kehormatan juga akan mencari bukti sebanyak-banyaknya tentang apa yang terjadi dalam kasus ini.

"Hasil putusan majelis kehormatan ada beberapa alternatif. Bisa bebas, peringatan, peringatan keras, atau pemberhentian. Ini di luar proses hukum yang berjalan," jelas Zoelva. Sebelumnya dia mengatakan majelis kehormatan akan beranggotakan empat orang, yaitu salah satu hakim MK, pimpinan Komisi Yudisial, mantan pimpinan salah satu lembaga negara, dan salah seorang guru besar senior bidang hukum.

Sebelumnya, pihak penyidik KPK sempat mendatangi ruang kerja Akil, Rabu (2/10/2013) malam. Setelah beberapa menit melakukan pemeriksaan, penyidik lalu menyegel ruang kerja Akil di lantai 15 gedung yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat tersebut.

KPK menangkap Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Rabu sekitar pukul 21.00 WIB. Di rumah tersebut, KPK juga mengamankan anggota DPR berinisial CHN serta pengusaha berinisial CN. 

Tak lama setelahnya, KPK menangkap calon kepala daerah berinisial HB dan seseorang lain berinisial DH di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Adapun HB diduga sebagai Hambit Bintih (HB) yang merupakan calon bupati Gunung Mas 2013-2018. 

Diduga, keempat orang ini terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai barang bukti, penyidik KPK menyita sejumlah dollar Singapura yang nilainya sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.