Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemsaneg: Tak Ada Intervensi Pengamanan Data Pemilu

Kompas.com - 01/10/2013, 19:01 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen TNI Djoko Setiadi memastikan, tidak ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk Presiden, dalam pengamanan data Pemilu 2014. Dia menyatakan, Lemsaneg tidak dapat mengubah hasil perolehan suara pemilu.

"Kami pastikan soal transparansi. Tidak ada intervensi, tekanan," ujar Djoko saat ditemui di kantornya, di Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2013).

Dia mengatakan, lembaga yang dipimpinnya tersebut adalah lembaga yang netral dari kepentingan apa pun. Disampaikannya, selama 67 tahun berdiri, Lemsaneg terbukti tidak pernah diintervensi atau dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Diakuinya, lembaga itu memang bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, katanya, data hasil perolehan suara merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepenuhnya.

Ia menuturkan, pihaknya tidak memiliki wewenang menyampaikan hasil perolehan suara. "Lemsaneg tidak pernah melaporkan hasil perolehan suara ke Presiden, hanya melaporkan membantu KPU dalam pengamanan. Tidak pernah ada ranahnya menyampaikan hasil perolehan suara. Itu ranahnya KPU," terang Djoko.

Dia juga memastikan, Lemsaneg tidak akan mengubah data perolehan suara untuk kepentingan partai politik (parpol) atau calon anggota legislatif (caleg) tertentu. Dituturkannya, pihaknya memaklumi kekhawatiran publik atau parpol soal perubahan data hasil perolehan suara pemilu. Namun, tegasnya, justru Lemsaneg ingin memastikan perolehan suara tidak dimainkan pihak tertentu.

"Justru Lemsaneg ingin jaga keutuhan, transparan dalam penyampaian hasil suara di TPS sampai dengan server di KPU upaya di jalan tidak diubah-ubah orang, tidak diganggu peretas, cracker, tidak dimanipulasi, utuh suaranya 100 persen dari TPS sampai KPU," terang Djoko.

Ia menyampaikan, meski telah diamankan Lemsaneg, data pemilu tetap dapat diakses publik. Hal itu, ujarnya, ialah untuk memastikan tidak ada pihak yang mengubah data, termasuk Lemsaneg. "Kalau diakses, bisa banget. KPU kan punya web sendiri. Itulah perolehannya sampai situ, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar dia.

Kepala Sub Direktorat Pengamanan Teknis Sandi Lemsaneg Pratama D Persada mengatakan, selain mengamankan isi data pemilu yang ada dalam server KPU, pihaknya juga diminta mengamankan jalur distribusi data tersebut.

"Data itu kami 'bungkus' semuanya, begitu dibungkus orang tidak bisa masuk. Ketika data dikirimkan, orang tidak bisa melihat. Orang bisa melihat hanya ketika data sampai di pusat," jelas Pratama ketika ditemui terpisah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com