DPR Akan Panggil KPU Terkait Kerja Sama dengan Lemsaneg

Ia mengungkapkan, Komisi II DPR akan menggali alasan yang mendorong KPU memilih Lemsaneg untuk mengamankan data pemilu. Menurutnya, kerja sama itu harus diimbangi dengan perjanjian yang jelas agar proses Pemilu dapat berjalan transparan.

"Dalam waktu dekat, kami akan panggil (KPU) untuk menjelaskan mekanisme kerja sama itu," kata Hakam Naja, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan, kerja sama dengan Lemsaneg merupakan inisiatif penuh KPU. Ia mengatakan, Komisi II akan meminta kepastian sejauh mana peran Lemsaneg dalam pemilu dan harus tetap dapat diaudit setra terbuka. 

"Konsekuensi dari keterlibatan Lemsaneg, bekerja di belakang layar, wilayah rahasia harus terbuka, transparan dan harus diaudit. Mau enggak mau harus begitu. Kalau enggak bisa begitu, ya enggak boleh," katanya.

Minta bantuan Lemsaneg

KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga menerjunkan anggotanya di beberapa daerah.

"Jadi, nanti semua perolehan hasil pemungutan suara dari TPS (tempat pemungutan suara) itu kami kirim melalui jalur yang paling aman. Tidak akan disadap, diretas, dimanipulasi, dan diubah-ubah," ujar Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Djoko Setiadi usai penandatangan nota kesepahaman dengan KPU, Selasa (24/9/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ia menyatakan, hasil perolehan suara merupakan hal terpenting dalam proses pemungutan suara. Penjagaan oleh pihaknya, ujar Djoko, untuk menjamin rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan sama.

"Jadi hasil perolehan di titik TPS harus sama dengan yang sampai di pusat. Itu yang kami jaga," lanjutnya.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin mengatakan, nota kesepahaman antara KPU dengan Lemsaneg menguntungkan Partai Demokrat. Pasalnya, Lemasaneg bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat. KPU membantah tudingan tersebut.

Komisioner Hadar Nafis Gumay menyatakan, masyarakat tetap dapat mengakses data tersebut dan memastikan hasilnya tidak berubah.

“Lemsaneg hanya memastikan pihak luar tidak bisa mengacak-acak data, bukan malah membuat data tidak bisa diakses masyarakat. Data pemilu tetap akan dibuka ke semua pihak. Sebab ini data publik,” ujar Hadar, Jumat (27/9/2013).