Soal Mobil Murah, Prabowo Dukung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung penolakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atas kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Menurut Prabowo, mobil murah itu seharusnya bisa mendorong industri nasional.

"Soal mobil murah ini, saya agaknya cocok dengan Jokowi. Kalau mobil murah, harusnya buatan Indonesia. Masak kita sudah sekian tahun enggak punya mobil sendiri?" ujar Prabowo dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Sabtu (28/9/2013).

Prabowo juga mengkritik pemerintah karena seharusnya lebih mendorong perbaikan transportasi umum yang lebih efisein dan murah. Kehadiran mobil murah ini, kata Prabowo, akan menghadirkan kemacetan luar biasa, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di kota lain. Selain itu, kebijakan mobil murah ini juga akan menjadi ancaman bagi industri otomotif nasional.

Menurut Prabowo, pemerintah terlalu terburu-buru membuka kesempatan produsen mobil murah, sementera negara belum siap dibanjiri mobil. "Jadi kita harus menyerap lagi industri luar, kalau begitu kapan Indonesia produktif? Ikan asin, ikan teri, garam kita impor. Bawang kita impor. Kita jadi bangsa yang tidak produktf," ujarnya.

Mobil berharga terjangkau

Aturan mengenai low cost green car ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Permenperin itu merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 tentang kendaraan yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Peraturan itu, antara lain, menyebutkan tentang keringanan pajak bagi penjualan mobil hemat energi. Hal ini memungkinkan produsen mobil menjual mobil di bawah Rp 100 juta. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyatakan tidak setuju, tetapi tidak menentang kebijakan soal mobil murah. Menurutnya, kebijakan tentang mobil murah itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi yang nyaman, aman, dan murah. Transportasi itu harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, persoalan polusi udara ataupun kemacetan lalu lintas dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Jokowi yakin, dengan adanya PP tersebut, masyarakat akan tergiur untuk membeli mobil karena harganya lebih terjangkau. Akibatnya, impian bebas macet di jalan-jalan kota besar akan sulit terlaksana.