Mobil Murah Sarat Kepentingan Politik Jelang Pemilu

Dinna mengatakan, mendorong konsumsi masyarakat melalui program LCGC merupakan cara termudah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Cara paling gampang adalah dengan mendorong konsumsi, orang didesak belanja, naik dong pertumbuhan ekonomi. Namun masalahnya, setelah pemilu, siapa yang akan menyelesaikan dampak dari kebijakan ini?” kata Dinna dalam diskusi bertajuk "Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti" di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).

Dia juga menilai kalau kebijakan LCGC ini sarat akan kebohongan. Harga mobil yang ditawarkan tidak bisa dikatakan murah, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, mobil ini masih menggunakan bahan bakar bensin sehingga konsep ramah lingkungannya patut dipertanyakan.

“Low cost-nya bohong, green car-nya bohon karena teknologinya tidak ada yang hibrid, tidak ramah lingkungan, modifikasi, semua tetap pakai bahan bakar. Harganya pun enggak murah karena ongkosnya bukan sekadar yang Rp 70 juta yang tertera di lapangan, enggak sanggup dibeli masyarakat bawah, ongkos sosialnya juga terlalu tinggi,” ujarnya.

Menurut Dinna, kebijakan ini pun menguntungkan koorporasi yang selama ini menguasai industri otomotif di Indonesia. Dengan kebijakan LCGC, pelaku industri otomotif Indonesia dapat mempersiapkan diri memasuki ASEAN Free Trade Arena pada 2018 yang mendesak impor kendaraan bermotor tanpa pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR Hetifah menilai, program LCGC ini merupakan ujian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan konstitusi.

“Menurut kita punya konstitusi, pemerintah harusnya menyediakan angkutan publik yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Hetifah juga mengaku tidak setuju jika pemerintah mendorong masyarakat agar membeli mobil sebanyak-banyaknya melalui program LCGC ini. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, sedianya pemerintah lebih memikirkan bagaimana kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan mobilitasnya.