Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Saya Tidak Cocok Jadi Wakil Presiden

Kompas.com - 28/09/2013, 14:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan partai politik kini berlomba-lomba menjadi calon presiden (capres). Demikian pula dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (28/9/2013), setiba dari Malaysia menemui Wilfrida Soik, TKI yang menghadapi hukuman mati di negara itu, Prabowo secara panjang lebar menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan tentang isu apa pun.

"Pak, buat Bapak capres harga mati ya?" tanya salah seorang wartawan.

Pertanyaan ini membuat Prabowo tertawa. "Saya rasa, saya enggak cocok ya kalau jadi wakil," ujar Prabowo.

Dia yakin Partai Gerindra bisa menembus perolehan suara di atas 20 persen sehingga berpeluang besar mengajukan capres sendiri. Namun, untuk sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya, Prabowo mengatakan tak mau terlalu dini berspekulasi.

Meskipun demikian, dia tidak membantah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh. "Bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, kami saling berkomunikasi. Kita tunggu saja kabar mainnya," ucap Prabowo.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu menuturkan akan mendeklarasikan wakilnya setelah hasil pemilihan legislatif diketahui. Sementara untuk deklarasi capres, dia akan menentukan waktu yang tepat.

Terkait dengan efek Jokowi yang membuat nama Gubernur DKI Jakarta itu populer, Prabowo mengaku tak mempersoalkannya. "Siapa pun yang berhasrat dan dapat dukungan, serta dikehendaki rakyat ya silakan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com