Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Ali: Bang Ruhut, Tolong Frekuensinya Diturunkan

Kompas.com - 28/09/2013, 08:33 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com — Diusulkannya Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR menuai protes dan cacian. Sejumlah politisi dari berbagai partai menolak akan usulan itu. Lantas, bagaimana dengan sikap Ketua DPR Marzuki Alie?

Menurut Marzuki, yang paling mendasar untuk diubah pada diri Ruhut adalah pada etika dan sikap yang dinilainya kurang beretika dan asal bicara. Ruhut menjadi Ketua Komisi III DPR.

"Ya, inilah karakter Bang Ruhut. Karakter dia kan Batak. Batak ya memang begitu," ujarnya, Jumat (27/9/2013).

Agar publik lebih bisa menerima Ruhut menjadi Komisi III DPR, Marzuki mengimbau kepada Ruhut agar bisa sedikit mengubah perilakunya. "Turunkan sedikitlah, frekuensi diturunkan dikit. Kita pesan sama Bang Ruhut frekuensinya itu diturunkan sedikitlah. Jangan pantang 180 terus. Turunlah, misalnya menjadi 100, atau lebih bagus menjadi di bawah 100," imbaunya.

Dengan frekuensi diturunkan, lanjut Marzuki, akan membuat pulik berbeda pandangan kepada Ruhut sehingga jabatan ketua di Komisi III DPR akan bisa lebih dipercaya.

"Tidak perlu menyakiti orang, tidak perlu membentak orang. Hidup ini kan tidak perlu dengan keras-keras seperti itu," imbaunya.

Yang penting, sambung dia, punya sikap yang jelas untuk mengekspresikan maksud dan tujuannya itu. "Itu sudah satu bukti bahwa kita orang yang berkarakter, orang yang berani. Jadi tidak perlu volumenya tinggi-tinggi," imbaunya.

Marzuki juga mengingatkan, lingkungan di Komisi III wataknya keras-keras sehingga sosok Ruhut-lah yang pantas.

"Pada dasarnya Komisi III itu membutuhkan karakter seperti Bang Ruhut karena di dalamnya (Komisi III) dipenuhi oleh orang-orang berwatak keras seperti mau makan orang. Memang butuh pemimpin seperti Ruhut, cuma, ya volumenya dikurangin," imbuhnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com