Akurasi Daftar Pemilih Harus Dipastikan, Penetapannya Juga Tak Boleh Molor

JAKARTA, KOMPAS.com – DPR dan pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengecek terus data pemilih untuk memastikan akurasi daftar pemilih sebelum mengumumkannya kepada publik. Meski demikian, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional harus tetap sesuai jadwal, yakni paling lambat 23 Oktober 2013.

“Perbaikan DPT di tingkat kabupaten/kota harus tetap tidak mengubah penetapan secara nasional," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, usai rapat tertutup antara DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (25/9/2013) di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat. Meski demikian, kata dia, akurasi DPT harus benar-benar menjadi pertimbangan KPU.

Arif mengatakan KPU harus dapat membuktikan kesahihan dan akurasi data pemilih untuk Pemilu 2014 melalui data dan fakta. “Bukan sekadar rasa, tapi tentu ada fakta, juga data,” tegas dia.

Sebelumnya, penetapan DPT di tingkat kabupaten kota diminta ditunda selama 30 hari, dalam rapat dengar pendapat antara DPR, KPU, Bawaslu, serta Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Rabu (11/9/2013). KPU diminta memperbaiki data daftar pemilih dengan mengecek langsung di lapangan.

Keraguan atas akurasi DPT muncul dari beragam kalangan, sehingga penetapannya pun diragukan bisa dilakukan tepat waktu. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), adalah salah satu yang meragukan hal itu.

Direktur LP3ES Kurniawan Zein menilai, masih banyak daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang bermasalah. "Kami tidak tahu apakah sisa waktu sampai dengan 13 Oktober mencukupi, kami agak skeptis. Karena kalau dilihat dari cara komunikasi dua lembaga tersebut pada saat rapat dengan Komisi II DPR, mengindikasikan keduanya tidak memiliki inisiatif kerja sama terhadap perbaikan daftar pemilih dan saling lempar tanggung jawab," papar dia, Selasa (24/9/2013).

Perbedaan data pemilih milik KPU dan Dukcapil Kemendagri, menurut dia memperlihatkan ada masalah dalam daftar pemilih. Untuk itu, dia menegaskan kedua lembaga itu harus duduk bersama untuk mencermati dan memperbaiki DPSHP. Dia pun menilai kekacauan daftar pemilih hanya masalah teknis.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui ada 65 juta data pemilih yang belum sinkron, yaitu nomor induk kependudukan yang lebih atau kurang jumlah digitnya dibandingkan ketentuan resmi susunan NIK menurut Kemendagri. Jumlah standar dalam NIK adalah 16 digit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.